Elektabilitas Jokowi naik menjelang Pilpres 2019, namun pada saat bersamaan elektabilitas Prabowo Subianto justru turun.
Solopos.com, JAKARTA — Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan memenangi Pilpres 2019 seandainya hanya berhadapan dengan Prabowo Subianto. Hal itu muncul dari survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan dukungan untuk Jokowi makin menguat.
Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran
Hasil survei tersebut menunjukkan jika hanya ada dua nama calon presiden, yaitu Jokowi dan Prabowo, maka Jokowi akan meraih 57 persen suara jika pemilihannya dilakukan sekarang (September 2017). Dukungan ini naik daripada posisi Mei 2017 di mana dukungan kepada Jokowi hanya 53,7 persen.
Sebaliknya, dukungan untuk Prabowo dalam survei ini justru cenderung turun. Jika pada Mei 2017 sebesar 37,2 persen, maka pada September 2017 menjadi 31,8 persen.
“Dalam 3 tahun terakhir, bagaimanapun simulasinya, elektabilitas Jokowi cenderung naik, dan belum ada penantang cukup berarti selain Prabowo. Prabowo pun cenderung tidak mengalami kemajuan,” kata Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, dalam rilis di laman saifulmujani.com, Kamis (5/10/2017).
Survei ini juga menunjukkan dukungan melalui jawaban spontan bagi Jokowi masih yang tertinggi sebesar 38,9%, dan Prabowo 12% dan lainnya di bawah 2%. Dalam bentuk pertanyaan semi terbuka, dukungan kepada Jokowi sebesar 45,6%, disusul Prabowo 18,7%, SBY 3,9%, dan nama-nama lain di bawah 2%. Baca juga: Gatot Gerus Elektabilitas Prabowo, Jokowi Tak Aman.
Menurut Djayadi, hal ini sejalan dengan tingkat kepuasan publik kepada Jokowi yang mencapai 68 persen atau menguat 1 persen dari survei sebelumnya. Dengan demikian, kata dia, saat ini modal Jokowi lebih baik daripada SBY menjelang Pilpres 2009. Saat itu, dalam catatan SMRC, kepuasan terhadap SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67% dan September 2007 turun menjadi 58%.
“Salah satu penjelesan kenapa tingkat kepuasan pada Jokowi lebih tinggi dari SBY di periode tiga tahun pemerintahan mereka masing-masing, menurut Djayadi, adalah karena SBY waktu itu mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang tidak populis. Sementara Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan serupa dalam waktu dekat ini.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
