Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) layak menjadi calon presiden (capres). Alasannya, Ahok memiliki modal yang cukup untuk dicalonkan sebagai presiden.
“Pak Ahok layak menjadi capres karena dia adalah orang yang tegas, berani, dan bersih,” ujar Jokowi ketika menghadiri acara penerimaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) di Jakarta, Kamis (31/10/2013) malam.
Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI
Jokowi beranggapan jika bukan pejabat yang bersih dari korupsi dan gratifikasi, tidak mungkin Ahok menerima penghargaan sebagai tokoh antikorupsi. “Pak Wagub mendapat penghargaan itu bagus, tapi mengenai alasan mengapa dia mendapat penghargaan yang menilai bukan diri kita sendiri, yang menilai adalah masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ahok menyatakan belum berniat untuk mencalonkan diri sebagai capres dan bersaing dengan Jokowi. “Tergantung, kalau pak Jokowi maju, saya tidak berani maju, karena pasti kalah. Lagi pula kalau kami sama-sama menjadi capres, lalu siapa yang akan membenahi kota Jakarta,” ucapnya.
BHACA merupakan penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dinilai bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi serta berkomitmen dalam menyosialisasikan gerakan antikorupsi. Pada tahun 2013 ini, Perkumpulan Bung Hatta memberikan dua penghargaan kepada dua tokoh antikorupsi yaitu Ahok dan Direktur PLN Nur Pamudji.
Ketua tim dewan juri, Betti Alisjahbana, memaparkan alasan kedua tokoh tersebut dianggap layak meraih BHACA. Menurutnya, kedua tokoh itu memenuhi kriteria yang mereka tetapkan. Pertama, tokoh tersebut harus bersih dari praktik suap-menyuap. Kedua, tokoh itu dapat melakukan gebrakan atau sosialisasi untuk memberantas praktik korupsi dan gratifikasi.
Anggota dewan juri, Mas Achmad Santosa, beranggapan Ahok dan Nur Pamudji memang pantas menerima BHACA. “Kalau Pak Nur Pamudji berhasil menciptakan atmosfir di PLN untuk tak toleran terhadap praktik korupsi dan kami sangat mengapresiasi tindakannya. Sedangkan Pak Ahok berhasil menghindari adanya penyalahgunaan wewenang selama menjadi pejabat,” jelasnya.
Anggota dewan juri lainnya, Agung Pambudhi, berpesan kepada kedua tokoh agar langkah-langkah ke depannya tetap berkomitmen dalam memberantas praktik korupsi.
Sementara, Jokowi yang pernah meraih BHACA pada 2010 lalu menyebut penghargaan tersebut sebagai beban. “Menurut saya penghargaan ini justru menjadi beban berat karena kalau tidak dapat menjalankan amanah dengan baik akan diprotes oleh masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, dengan adanya kepercayaan tersebut, dia terus berupaya melakukan berbagai perbaikan-perbaikan dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar Pemprov DKI dapat menjadi contoh atau barometer bagi daerah-daerah lainnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
