Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadwalkan rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta, Jumat-Minggu (6-8/9/2013). Salah satu agenda rakernas itu adalah menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Internal PDIP menunggu capres yang diusung PDIP Joko Widodo (Jokowi) atau Megawati Soekarnoputri. “Kami di internal PDIP juga menunggu-nunggu apa kejutannya. Apa Jokowi, apa Bu Mega dipertegas lagi,” kata seorang anggota DPR dari PDIP, Senin (2/9/2013).
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan akan ada kejutan dalam Rakernas yang akan membahas persiapan pemilu ini. “Insya Allah akan ada kejutan-kejutan di Rakernas kali ini,” kata Puan di Gedung DPR.
Menurutnya, saat ini panitia Rakernas masih dalam persiapan terkait materi yang akan dibahas, sementara soal teknis sudah siap. “Tentu saja konsolidasi jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden dan evaluasi dinamika politik yang berkembang. Karena ini Rakernas terakhir, jadi dari hasil ini mudah-mudahan dapat masukan dari DPD dan DPC,” tutur Puan soal agenda Rakernas.
Sementara soal suara yang menginginkan Jokowi menjadi capres dikukuhkan di Rakernas, Puan baru bisa memastikan nama Jokowi akan dipertimbangkan partai. “Pak Jokowi sebagai kader beliau masuk sebagai orang yang dipertimbangkan di internal, bahwa kenapa dan bagaimana, kami tak hanya mengacu survei,” jelas anggota Komisi I DPR itu.
“Semua teman-teman dari 33 provinsi punya pemikiran berbeda yang harus dicermati, nanti keputusan ada di ketua umum,” imbuhnya.
Apakah Megawati akan menyerahkan tiket capres ke Jokowi? “Semua keputusan di ibu, setuju tidak, kenapa dan bagaimana. Tentu sebagai keluarga besar ada hal yang harus ditampung dan ada yang harus diputuskan oleh level pimpinan saja,” jawab Ketua Fraksi PDIP itu.
Politisi PDIP Arif Wibowo menyatakan penentuan capres disepakati berdasarkan aspirasi DPD dan DPC. “Kalau hak prerogatif [Megawati] pasti, tapi ada mekanisme, ada serap aspirasi dari DPD sampai DPC,” kata Arif Wibowo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut Arif, DPP akan mendengar seluruh aspirasi DPD dan DPC dalam Rakernas soal pencapresan itu, mulai dari mekanisme sampai nama. Jika suara mayoritas positif maka Megawati akan mempertimbangkannya. “Bisa saja yang dipikirkan Bu Mega sesuai dengan aspirasi,” jelas Wakil Ketua Komisi II itu.
Ia juga mengatakan mekanisme penjaringan aspirasi itu juga tidak sekadar menjaring, tapi ada kepentingan visioner ke depan termasuk risiko atas keputusan yang akan diambil. “Sekarang jadi Gubernur saja Jokowi sudah ada yang serang, jadi aspirasi itu dipadukan kebijakan, kami tidak telan mentah-mentah,” ucap Arif.
Sementara itu, peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan jika mencapreskan Jokowi, elektabilitas PDIP bisa terangkat hingga 26%. Dengan demikian, PDIP bisa mengusung sendiri capres dan cawapresnya pada 2014. “Saya kira sangat naif kalau PDIP tidak segera mengumumkan capresnya sekarang. Saya juga sependapat dengan beberapa diplomat asing yang menyatakan kalau PDIP mengusung Jokowi maka parpol itu akan bisa meraup 20% sampai 26% suara,” ujarnya.
Menurutnya, dalam konteks pemilihan langsung, figur seorang capres akan sangat menentukan ketimbang parpol dalam mengangkat citra parpol itu sendiri. Ikrar mengingatkan agar PDIP tidak perlu terlalu banyak pertimbangan untuk mengusung seorang capres. Pasalnya, kalau parpol itu mengusung capres kurang dari satu tahun dari pemilihan anggota legislatif maka waktu itu tidak akan efektif untuk memperkenalkan capres. “Jadi tidak perlu ditunda mengumumkan capres, jangan sampai Desember dan tidak perlu menunggu hasil pemilu legislatif,” ujarnya.
PDIP juga tidak perlu khawatir kalau munculnya nama Jokowi akan memudahkan lawan politik untuk menyerangnya. Menurut Ikrar, belum diumumkan sebagai capres saja, Jokowi selama ini sudah menjadi sasaran tembak dari para lawan politiknya. Dengan demikian, ujarnya, PDIP tidak perlu khawatir karena meski mendapat serangan, hasil survei selalu menunjukkan mantan Wali Kota Solo itu merajai hasil survei.
Pada bagian lain, Partai Gerindra mewacanakan pencapresan Prabowo Subianto dengan menggunakan kendaraan politik PDIP. Pasalnya, PDIP belum menentukan capres.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan wacana itu pernah mengemuka sebagai salah satu opsi sebelum mengusung pencapresan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) pada Pemilu 2009. Fadli Zon mengatakan wacana itu muncul setelah Jokowi berjanji menjalankan amanah jabatan Gubernur DKI hingga lima tahun. Sejauh ini hampir semua hasil survei menunjukkan popularitas Jokowi berada di atas popularitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. “Kami berharap demikian. Saat ini kami masih mengutak-atik wacana tersebut dan semuanya bisa terjadi dalam politik,” ujarnya.
Dia menegaskan Gerindra telah menetapkan Prabowo sebagai capres. Soal siapa cawapresnya, Fadli Zon mengatakan hal itu tergantung hasil pemilu legislatif. Namun demikian dia tidak membantah peluang Prabowo-Jusuf Kalla (JK) bisa saja menguat kalau hasil pemilu legislatif memungkinkan. Bahkan peluang Prabowo-Jokowi pun tidak dipungkiri mengingat hasil survei untuk kedua tokoh itu tinggi. “Saya melihat semuanya serba terbuka, sangat mungkin. Dan bukan tidak mungkin muncul calon-calon yang lain,” ujarnya. (JIBI/Solopos/Antara/Detik)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
