PILPRES 2014 : Antisipasi Konflik Pilpres, Presiden Minta Polri dan TNI Siaga

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas bidang politik di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/7/2014). SBY minta Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiaga untuk memastikan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 berjalan aman.

“Sebelum 9 Juli 2014 hingga beberapa hari setelah itu, hingga situasi dinyatakan aman, maka Polri dan TNI siap dan siaga di seluruh Tanah Air, operasi atau kegiatan pengamanan terus dilanjutkan,” kata Presiden SBY usai memimpin rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Promosi BRI & E9pay Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Finansial bagi PMI di Korsel

Presiden SBY juga meminta Polri dan TNI bersama penyelenggara pemilihan umum mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum terkait penyelenggaran pemilihan presiden dan wakil presiden. “Semisal aksi kekerasan, perusakan, pembakaran dari siapapun yang dilakukan pihak manapun. Kita harus adil dan netral tapi tidak berikan toleransi pada perilaku (tersebut),” katanya.

Presiden tidak ingin konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi setelah Pilpres 1999 atau setelah pemilihan kepala daerah terjadi lagi. “Aturan sudah ada, jalankan dengan tegas tanpa pandang bulu. Intinya negara tidak melakukan pembiaran sehingga itu mencegah masyarakat main hakim sendiri,” kata dia.

Ia juga menekankan bahwa semua anggota Polri dan TNI harus bekerja keras memastikan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden hingga transisi kepemimpinan nasional berjalan tertib dan aman.

“Saya mendengar kecemasan kalau terjadi gangguan keamanan, ketertiban dan gangguan sosial. Ada juga pandangan kedua capres ini berimbang sehingga bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan atau jika pihak kalah dan tidak bisa menerima,” kata Presiden.

Secara keseluruhan Presiden mengeluarkan tujuh instruksi untuk memastikan pemilu berlangsung demokratis. Di antaranya meminta Polri dan TNI tidak meremehkan atau menganggap ringan situasi dan siap menghadapi segala kemungkinan selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara.

Selain akan memantau langsung pada proses pemungutan suara dan hari-hari setelahnya, Presiden menugaskan Menkopolhukam Djoko Suyanto memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung.

Rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan tentang pelaksanaan pemilihan presiden juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri koordinator dan menteri-menteri terkait, kepala Polri, Panglima TNI, dan kepala Kepala Badan Intelijen Negara..