PILKADA SERENTAK : Mendagri Pastikan Pilkada Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada serentak diagendakan dilaksanakan Desember 2015.

Solopos.com, JAKARTA – Agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2015 digoyang kabar soal anggaran pengamanan pilkada yang belum terpenuhi. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pilkada serentak berlangsung sesuai jadwal.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

“Kita siap kok. Pengamanan siap,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Mendagri mengatakan meski anggaran pengamanan masih kurang, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menyelenggarakan pilkada.

“Faktor keamanan mari kita jaga bersama, anggaran kan bisa dibicarakan,” kata Tjahjo.

Ia menambahkan kunci sukses pelaksanaan pilkada pada KPU dan Bawaslu.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan serta Menteri Keuangan perihal kekurangan dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (3/7/2015).

“Pak Mendagri [Tjahjo Kumolo] sudah menyampaikan dan melaporkan kekurangan biaya pengamanan itu kepada Presiden. Hari ini kami (Kemendagri) juga menerbitkan surat kepada Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjatno dan Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk memberikan solusi terkait hal itu,” tutur Reydonnyzar.

Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti kepada DPR, biaya pengamanan untuk pelaksanaan pilkada serentak diperlukan sebesar Rp1,07 triliun. Namun, anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar.

Sedangkan dana pengamanan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 269 daerah tersedia Rp645 miliar untuk kepolisian, kejaksaan dan aparatur setempat.

“Solusi untuk kekurangan dana pengamanan itu nanti akan ada pembahasan dan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas,” tambahnya.

Dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi II DPRI RI, Kapolri Badrodin menjelaskan pentingnya pengamanan Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan pada Desember mendatang.

“Terkait pilkada, saya merasa akan terjadi kerawanan cukup tinggi, karena berbagai faktor. Karena itu kita sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah,” ucap Kapolri.