Pilkada serentak diterpa masalah soalnya kurangnya biaya pengamanan.
Solopos.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti berharap masalah biaya pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang.
Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024
“Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalau toh ada kekurangan anggaran, bukan itu alasan untuk melakukan penundaan,” kata Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Menurut Badrodin masih ada waktu yang cukup untuk membahas anggaran pengamanan Pilkada, sehingga dengan demikian tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak.
“Sampai saat ini masih di dalam proses, ” kata Kapolri.
Badrodin mengatakan pihaknya kekurangan Rp700 miliar, namun lima hari kurang kemudian ada perkembangan sehingga menjadi Rp500 miliar kekurangannya.
“Tidak bisa serta merta sekaligus, karena memang sumbernya dari berbagai kabupaten provinsi,” kata dia.
Lebih lanjut Badrodin mengatakan dari kekurangan itu ada yang memang belum diproses. Menurut dia dalam penganggaran itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah.
“Karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu,” kata Badrodin.
Seperti diberitakan Polri telah menganggarkan biaya pengamanan pilkada sebesar Rp1,07 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah daerah baru menyetujui Rp363 miliar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
