Pilkada serentak 2015 akan digelar Desember mendatang.
Solopos.com, JAKARTA – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengingatkan potensi penggiringan pegawai honorer kategori 2 (K-2) oleh kepala daerah petahana agar menang dalam pilkada.
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
“Kemenpan-RB mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya tenaga honorer agar mewaspadai upaya penggiringan ke alat politik [pilkada] oleh pejabat incumbent [petahana],” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Kewaspadaan itu disampaikan Kemenpan pascakesepakatan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dengan Komisi II DPR untuk mengangkat tenaga honorer K-2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru-baru ini.
Lebih lanjut, Kemenpan-RB juga mengingatkan atas potensi munculnya calo yang mengiming-imingi pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS dengan jalur cepat.
Menurut Herman, seluruh proses terkait dengan pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis. Sehingga tidak benar jika ada pungutan dalam proses tersebut.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang minta uang kepada honorer K2, baik dari pejabat, pegawai, atau pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat terkait, jangan ditanggapi,” ujar dia.
Herman menekankan seluruh proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dibiayai dengan uang negara, baik melalui APBD maupun APBN. Dia meminta jika ada oknum yang kedapatan menipu honorer K2 agar dilaporkan kepada polisi.
“Seluruh informasi terkait proses pengangkatan honorer K-2 akan kami publikasi melalui situs resmi Kemenpan-RB. Bagi honorer K-2 yang sudah ditipu dan telah membayarkan sejumlah uang ke oknum PNS atau pejabat daerah, silakan melaporkannya ke polisi,” terang dia.
Sebelumnya Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan kesiapan pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer K-2 menjadi CPNS.
Keputusan itu diutarakan Yuddy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di tengah demonstrasi besar-besaran tenaga honorer K-2 pekan lalu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
