Solopos.com, SOLO — Wacana penghapusan pemilihan daerah (Pilkada) langsung dinilai hanya sebagai solusi jangka pendek untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia.
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro Semarang,Teguh Yuwono kepada Solopos FM dalam sesi Dinamika 103, Senin (9/12/2013), mengatakan, yang menjadi permasalahan di Indonesia bukanlah sistemnya, melainkan budaya politiknya.
“Mau diubah bagaimanapun sistemnya, kalau budaya politik tidak diubah, ya percuma.”
Budaya politik yang dimaksud Teguh adalah money politic dan penyalahgunaan birokrasi.
Teguh lantas mencontohkan, pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai contoh buruknya demokrasi di Indonesia, dimana penggunaan money politic dan pengerahan massa amat kental.
Dia juga mengatakan penggunaan money politic bukan hanya terjadi pada tahapan Pilkada, namun juga Pemilu. Oleh karena itu mustahil apabila dengan alasan money politic, Pemilu pun dihapus.
Dia menyarankan untuk jangka panjang seharusnya masyarakat calon pemilih dididik untuk memilih pemimpin bukan berdasarkan uang. “Ketatkan aturannya, tindak apabila ada yang pakai politik uang. Kalau perlu libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi,” saran Teguh.