PILKADA JAKARTA : Pengganti Ahok Ancam Pecat PNS Tak Netral

Pilkada Jakarta masih diwarnai kekhawatiran netralitas PNS. Plt. Gubernur DKI Jakarta pengganti Ahok mengancam memecat PNS tak netral.

Solopos.com, JAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kembali menegaskan agar para pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemprov DKI Jakarta harus netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017.

Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar

Pihaknya mengancam jika ada PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis maka akan langsung dipecat. Hal ini juga pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo disela acara pelantikan Sumarsono menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta beberapa hari lalu.

“Birokrasi di Pemprov DKI Jakarta harus netral. Jika ada birokrat yang tidak netral maka akan dipecat,” tegas Sumarno, di sela acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas Pilkada Jakarta 2017, di Silang Monas, Sabtu (29/10/2016).

Sumarsono juga meminta kepada sejumlah instansi yang mengurus Pilkada Jakarta, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk turut menjaga netralitas dan profesionalitasnya. “Ini komitmen, mari kita jaga. KPU dan Bawaslu juga harus netral, birokrasi netral, dengan begitu demokrasi di Jakarta ini akan berlangung aman dan damai,” tegasnya.

Pasalnya, lanjut Soni, pelaksanaan Pilkada Jakarta dianggap sebagai barometer pilkada di seluruh Indonesia sehingga diharapkan semua unsur di Ibu Kota turut menjaga dan mensukseskannya. Seperti diketahui, hari ini, Sabtu (29/10/2016), KPU DKI Jakarta menggelar acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas, di Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat.

Acara yang juga dihadiri seluruh pasangan calon, yakni Agus Harimurti-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu menandai dimulainya masa kampanye yang berlangsung sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.