PILGUB JAWA TENGAH : Debat Cagub TV One, HP & Ganjar Saling Serang

SOLO—Debat Cagub-Cawagub, Jumat (10/5/2013) malam mulai disiarkan stasiun TV One. Debat dimoderatori Alfito Deannova tersebut diselenggarakan di Hotel Jasa Semarang. Dalam sesi debat pertama, Hadi Prabowo-Don Murdono (HP-Don) dengan pasangan Ganjar Pranowo-Heru (Gagah) saling serang.

Sebanyak tiga cagub-cawagub akan mengikuti debat tersebut, yakni  pasangan nomor 1, Hadi Prabowo-Don Murdono (HP-Don),  pasangan nomor 2, Bibit Waluyo-Sudjijono (BISSA) dan pasangan no urut 3 yakni Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko (Gagah).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Panelis dalam debat tersebut antara lain pengamat politik, Ichsanudin Mooersy dan Eko Budiharjo guru besar Undip Semarang. Debat dimulai dengan pernyataan janji dan komitmen HP-Don.

Selainjutnya saat diminta mengajukan pertanyaan pasangan Bissa, justru membacakan pernyataannya. “Bapak ini sesi interaktif silakan bertanya,” kata Vito.

Bibit justu tersebut dan tertawa setengah bercanda, “Harusnya saja yang tanya,” kata Bibit.

Pernyataan tersebut langsung disambut tawa oleh hadirin yang hadir. Akhirnya Bibit mengajukan pertanyakan ke HP-Don. “Saya ingin bertanya, konsep Anda itu apa kok bilang kemiskinan harus dikurangi, tenaga kerja, perbaikan jalan dan lain-lain,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan itu, HP memberikan penjelasan , “Peningkatan kemiskinan itu dilakukan dengan cara peningkatan SDM lewat mengoptimalkan fungsi-fungsi balai-balai keterampilan. Perbaikan infratsruktur jalan ada ribuan kilometer jalan yang karena anggarannya kecil jadi mengalami kerusakan dan sudah tidak relevan dengan pertumbuhan kendaraan,” kata HP.

Jawaban HP itu langsung disambut dengan pertanyaan pasangan Gagah. “Anda ini kan Sekda, artinya soal data-data itu Anda tahu benar. Lalu artinya selama 4 tahun menjadi Sekda apa yang Anda kerjakan kok masih ada jalan yang rusak dan lain sebagainya,” tanya Ganjar.

Menjawab pertanyaan itu, HP justru menyerang balik .” Anda kan legislatif anggota DPR jadi Anda tahu. Persoalan di sini kan komitmen. Dalam hal alokasi anggotan, Anda pastinya tahu bagaimana pembahasan anggaran di tingkat legislatif.  Misalkan waktu itu ada alokasi anggaran 30% tapi karena ada peraturan pemerintah hanya 10% yang teralokasikan.”