PILGUB JATENG: DPRD Minta KPUD Pertimbangkan Dana Pilgub Rp746 Miliar

ILUSTRASI (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)

SEMARANG-Pimpinan DPRD Jateng meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jateng jangan ngotot meminta anggaran pilgub 2013 harus Rp746 miliar. KPUD harus pertimbangkan kemampuan keuangan Pemprov Jateng.

Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik

Wakil Ketua DPRD Jateng, A Fikri Faqih, mengatakan KPUD harus bisa memahami kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. ”Kalau Pemprov sebagai penyedia dana mampunya hanya memberikan Rp621 miliar, ya KPUD agar bisa menerima,” katanya di Semarang, Jumat (3/8).

Pernyataan Fikri ini menanggapi polemik antara KPUD dan Pemprov Jateng tentang besarnya anggaran pelaksanaan pilgub 2013.
KPUD meminta anggaran senilai Rp746 miliar dari semula Rp907 miliar, sedang Pemprov Jateng hanya memberikan Rp621 miliar.

Lebih lanjut Fikri, menyatakan selaku penyelenggara pilgub, KPUD Jateng  supaya tetap menjalankan sesuai alokasi dana yang ada.
Kalau nantinya ternyata kebutuhan dana tak cukup, karena pilgub dilakukan dua putaran, bisa dibicarakan kembali kekurangan dana.
”KPUD tak perlu berpolemik di media massa, tak produktif. Terpenting bekerja sesuai tahapan yang telah ditetapkan, bila dana kurang datang lagi ke DPRD dibicarakan lagi,” paparnya.

Pasalnya, sambung anggota Dewan dari FPKS ini, bila Pemprov harus memotong anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memenuhi dana pilgub Rp746 miliar malah bisa menghambat pembangunan. Pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 hendakanya jangan sampai menghambat pembangunan demi kepentingan masyarakat. ”Kita berharap Pilgub Jateng berlangsung satu putaran, sehingga dana cadangan yang ada sekarang Rp500 miliar sudah cukup, bahkan ada sisa,” kata Fikri.

Sementara Ketua KPUD Jateng, Fajar Saka dalam jumpa pers di Semarang, Kamis (3/8/2012) sore, menyatakan terganggu dengan ketidakpastian dana pilgub 2013. Sejumlah tahapan pilgub tak bisa berjalan maksimal, bahkan ada beberapa kegiatan yang terpaksa harusa ditunda.

Menurut Fajar, Pemprov Jateng melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang sebelumnya telah menyetuji anggaran pilgub Rp746 miliar, mendadak berubah sikap. ”Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua TPAD, Hadi Probowo pada rapat bersama Komisi A DPRD Jateng beberapa hari lalu menyatakan anggaran pilgub Rp621 miliar,” kata dia.

Mestinya, sambung Fajar, Pemprov konsisten dengan anggaran yang telah disepakati bersama yakni Rp746 miliar. Semula KPUD mengusulkan anggaran dana pilgub Rp907 miliar, tapi dirasionalisasi Pemprov menjadi Rp621 miliar. Kemudian setelah dilakukan pembahasan ulang dengan TAPD disepakati Rp746 miliar.

”Dana Rp746 miliar ini saya kira sudah pas. Itu pun setelah KPUD melakukan langkah efisiensi, misalnya mengurangi perjalan dinas,” ujar dia.