PILGUB DKI JAKARTA : Sekretariat Teman Ahok di Lahan Pemprov DKI, Djarot: Tak Ada yang Salah!

Pilgub DKI Jakarta dipanaskan sorotan terhadap sekretariat Teman Ahok yang menempati lahan Pemprov DKI Jakarta. Wagub Djarot menyatakan tak salah.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Teman Ahok tidak menyalahi aturan meskipun sudah menempati lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

Meski begitu, Djarot menyarankan kepada Teman Ahok untuk mencari tempat lain yang lebih netral yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pemerintahan untuk urusan politik. “Saran saya sebaiknya cari tempat yang lain yang lebih netral, kenapa sih? Memangnya tidak ada tempat yang netral, tapi memang secara aturan boleh,” kata Djarot di Balai Kota, Senin (21/3/2016).

Lebih lanjut, Djarot mengatakan menurut aturan, yang telah dilakukan oleh Teman Ahok tersebut merupakan bussines to bussines (B to B). Artinya aset tersebut sudah dikuasakan kepada BUMD PT Sarana Jaya.

Aset yang milik Pemprov DKI Jakarta yang ditempati oleh Teman Ahok sebagai kantor sekretariat tersebut berada di Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan, yang merupakan pinjaman dari konsultan publik Cyrus Network, Hasan Nasbi.

Hasan meminjamkan rumah tersebut untuk kantor Cyrus Network sejak 2011. Kemudian pada 2014, rumah itu disewakan kembali untuk digunakan sebagai gudang logistik secara jangka pendek, sehingga harus disewa kembali dalam kurun waktu dua tahun.

Selain itu, Djarot juga menanggapi tudingan banyaknya partai politik yang memakai lahan Pemprov DKI Jakarta sebagai kantor sekretariat. Menurut Djarot, sebenarnya hal tersebut dapat ditertibkan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan niatnya untuk mengaudit semuanya.

Oleh sebab itu, mantan Bupati Blitar tersebut meminta kepada seluruh BUMD untuk segera melaporkan. “Itu kan disewakan, dikerjasamakan, Supaya semuanya tah, dan itu perlu tanya gubernur,” tambahnya.