PILGUB DKI JAKARTA : Belum Satu Suara, Sebagian Politikus PDIP Masih Ingin Ahok Merapat

Pilgub DKI Jakarta membuat hubungan Ahok dan PDIP jadi sorotan.

Solopos.com, JAKARTA — Internal PDIP rupanya belum satu suara soal sikap mereka terhadap keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang maju melalui jalur independen. Berbeda dari beberapa politikus lain yang mengkritik keras Ahok, Budiman Sujatmiko punya pendapat lain.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Budiman menuturkan masih ada kesempatan bagi Basuki Tjahaja Purnama untuk merapat ke partai politik (parpol) sebelum dimulainya pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurutnya, Ahok tetap akan membutuhkan parpol meski publik tahu dia tokoh yang bersih.

“Jakarta terlalu besar kalau sekedar diselesaikan satu orang baik sekali pun. Orang baik tak cukup, satu superman tak akan cukup, jadi dibutuhkan partai politik. Saya sih berharap orang seperti Ahok bisa bergabung ke partai politik dan tentu saja sebagai orang PDIP ini kan belum selesai,” tutur Budiman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (10/3/2016).

Sebelumnya, Ahok sempat memberi sinyal untuk mendapatkan dukungan dari PDIP dengan menggandeng Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur mendampinginya. Namun, tarik ulur terjadi sampai akhirnya Ahok menerima dukungan Teman Ahok untuk maju sebagai calon independen bersama Heru Budi Hartono.

Keputusan Ahok itu lantas memunculkan tudingan adanya deparpolisasi. Tudingan itu muncul dari pernyataan Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, saat mengomentari keputusan Ahok memilih jalur independen. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga mengkritik Ahok yang ingin menggandeng Djarot Saiful Hidayat namun tanpa melibatkan partainya. Belum lagi Boy Sadikin yang menyebut Ahok sombong. Baca juga: Ada yang Mau Dukung Ahok, Tapi “Meniadakan” Teman Ahok.

“Ini konsekuensi dari UU karena dimungkinkan ini independen tapi intinya ini juga tantangan bagi partai politik supaya dia tetap menarik bagi para calon,” kata Budiman. Budiman menilai kalau keputusan Ahok untuk maju sebagai calon independen adalah hak preogatifnya.

“Iya itu kan hak, meskipun dalam pandangan kami, politik itu bukan sekedar memenangkan pilkada, tapi juga menjalankan pemerintahan secara efektif. Kan di DPR ada fraksi-fraksi, independen akan mengalami beberapa barier dari fraksi-fraksi. Tapi itu [jalur independen] hak konstitusional. Tapi alangkah baiknya kalau Ahok [maju] lewat partai,” tambahnya.

Pendapat serupa pernah diungkapkan politikus PDIP lainnya, Arya Bima, yang menyatakan sangat memaklumi sikap Ahok yang menerima dukungan Teman Ahok untuk maju sebagai calon independen. Menurut Arya, itu adalah bentuk apresiasi Ahok terhadap usaha keras kaum muda yang mendukungnya. Baca juga: Maklumi Teman Ahok, PDIP Belum Tutup Pintu Buat Ahok.

“Kita paham Ahok melakukan apresiasi terhadap Teman Ahok atau Kawan Ahok itu sebagai dinamika politik, paham kita,” kata Arya dalam wawancara yang ditayangkan Metro TV, Rabu (9/3/2016).

Meski Ahok juga telah setuju untuk berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemda DKI, Heru Budi Hartono, bukan berarti kansnya untuk maju bersama cawagub dari PDIP hilang. Sebelumnya, Ahok sempat memberikan waktu dua pekan kepada PDIP untuk memutuskan menerima pencalonan Djarot atau tidak.

“Kalau kemudian ada wacana pendamping [atau] wakil gubernur bukan dari PDIP, itu tidak masalah. Politik itu dinamis, pencalonan masih Oktober, sekarang baru Maret. Kami berpikir panjang, kami terlalu terburu-buru,” kata Arya.