Pilgub DKI Jakarta diwarnai isu aliran dana dari pengembang ke Teman Ahok. CEO Cyrus Network Hasan Nasbi memberi bantahan.
Solopos.com, JAKARTA — CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi, membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Teman Ahok menerima aliran dana dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dia juga membantah organisasi relawan itu sengaja dibentuk untuk menyiapkan kendaraan politik bagi Ahok yang saat itu sedang berkonflik dengan DPRD DKI Jakarta.
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
Dalam sebuah wawancara di Jakarta yang ditayangkan TV One, Selasa (21/6/2016), Hasan menegaskan bahwa modal dan fasilitas yang Teman Ahok awalnya dari dirinya. Saat ini, relawan pengumpul KTP untuk Ahok tersebut sudah mampu menghidupi organisasinya sendiri.
“Semua buat Teman Ahok itu fasilitas dari saya, kantor dari saya, modal awal dari saya. Sisanya, mereka punya daftar yang menghidupi mereka, yang ngasih printer, ngasih boks, sampai makan buat mereka, ada daftarnya. Dan sekarang saya sekarang sudah hampir enggak menghidupi mereka,” katanya.
Oleh karena itu, dia menantang pihak yang menuding adanya aliran dana pengembang senilai Rp30 miliar itu untuk membuktikan. Seperti diberitakan Solopos.com sebelumnya, isu itu dilontarkan politikus PDIP Junimart Girsang dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK. “Junimart buktikan saja. Aliran dana itu enggak ada, enggak usah diulang-ulang pertanyaannya,” ujarnya.
Hasan juga menampik keterangan mantan Managing Director Cyrus Network, Andreas Bartoni, yang kabarnya diperiksa KPK di Pacific Place pada 15 April lalu. Keterangan Andreas menyebutkan dirinya bersama Sunny Tanuwidjaja dan Hasan kerap bertemu Ahok di Balai Kota untuk menggagas dukungan publik maju lewat jalur independen. Saat itu, disebutkan bahwa Ahok sedang berkonflik dengan DPRD.
“Kita diskusi pada 2014, diskusi sama Ahok, saat itu belum berantem dengan DPRD. Ada AB masuk, saya suruh bikin proposal, sama Sunny, cuma sampai di sana. Ada puluhan proposal yang dia bikin, mana? Tembus enggak?” katanya.
Dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi 20-26 Juni 2016, Andreas diminta Hasan membuat proposal Teman Ahok yang dibuat pada Desember 2014. Dalam proposal, ada biaya pengumpulan KTP dukungan senilai Rp10,2 miliar, yaitu untuk menyewa 15 gerai di mal dan 300 posko. Belum lagi biaya konsultan yang nilainya Rp14 miliar.
Disebutkan pula, pada Maret 2015 saat Teman Ahok dibentuk, modal awal yang digunakan senilai Rp700 juta. Uang itu, berdasarkan laporan tersebut, berasal dari sumbangan konglomerat yang diserahkan melalui Sunny Tanuwidjaja.