Solopos.com, JAKARTA — Tim Transisi Jokowi-JK menilai ada sejumlah hal yang tak diungkap dengan jujur oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato RAPBN 2015. Selain persoalan subsidi BBM, Tim Transisi Jokowi-JK menyayangkan sikap SBY yang tidak jujur sekalipun akan lengser dalam beberapa waktu ke depan.
Hasto menyebutkan, pemerintah saat ini memiliki utang yang cukup besar, yaitu ke Pertamina sebesar Rp48 triliun, dan dana bagi hasil sejumlah Rp11 triliun. “Dalam soal perpajakan, tidak ada perubahan. Tidak ada reformasi perpajakan. Ini tidak dilakukan oleh pemerintah SBY. Tapi kita lihat kemarin, seolah segala sesuatunya baik,” ujarnya, Sabtu (16/8/2014).
Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024
Hasto meyakinkan pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan akan menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara bertahap sampai 16%, atau lebih tinggi dibanding di akhir era pemerintahan Presiden SBY yang hanya yang dipatok 12,32%.
Salah satu caranya, ujarnya, adalah dengan memberikan dukungan moral kepada Dirjen Pajak untuk membenahi internal dan memaksa wajib pajak. “Kami akan lakukan pendekatan sistem. Tidak ada perubahan drastis dalam tiga-enam bulan. Yang signifikan adalah mengubah mindset dari pajak sebagai instrumen pemerataan menjadi bukan hanya instrumen pendapatan,” lanjutnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
