SOLO--Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGSI) Jateng menilai pemerintah mengabaikan pemenuhuan kebutuhan pendidikan S1 bagi guru swasta, pasalnya hingga kini sekitar 50% guru swasta belum memenuhi kompetensi tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua PGSI Jateng, Muh Zen Adv. Dia mengatakan pemerintah masih membeda-bedakan peraturan bagi guru swasta, akibatnya ada kesenjangan di antara guru negeri dan swasta. Menurutnya, untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan seharusnya pemerintah berlaku adil, mengingat guru swasta juga memiliki peran yang sama dalam hal mencerdaskan anak-anak bangsa.
Promosi Pelaku Usaha Wanita Ini Akui Manfaat Nyata Pinjaman Ultra Mikro BRI Group
“50% guru swasta kesulitan mencapai S1 mengingat kesejahteraan mereka di bawah rata-rata,” jelas dia, Sabtu (4/2).
Terkait hal ini, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Sulardi, ketika dijumpai Solopos.com, Selasa (7/2), mengakui fokus pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan S1 ini masih untuk guru negeri, mengingat jumlah mereka yang belum S1 juga tak sedikit.
“Kami menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait pemenuhan pendidikan bagi guru swasta,” jelas dia.
Dia mengatakan pemerintah telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta melalui program sertifikasi, penentuan siapa yang terpilih ini berdasarkan perangkingan dari pusat. “Apakah jumlah mereka telah memenuhi kuota 15% kami tidak tahu persis lantaran peserta sertifikasi berdasarkan perangkingan,” jelas dia.
(JIBI/SOLOPOS/Dina Ananti Sawitri Setyani)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
