PESAWAT AIRASIA DITEMUKAN : DPR Isyaratkan Bentuk Pansus Airasia

Pesawat Airasia ditemukan dan evakuasi terhadap korban terus dilakukan. DPR mengisyaratkan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Airasia.

Solopos.com, JAKARTA – Musibah jatuhnya pesawat Airasia QZ 8501 yang berimbas pada pembekuan puluhan rute penerbangan sejumlah maskapai membuat anggota Komisi V DPR Ade Rizki Pratama mengusulkan DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

“Saya usulkan agar segera dibentuk Pansus Airasia karena ini menyangkut keselamatan jiwa dan perbaikan sistem penerbangan di Indonesia,” kata Ade saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Ade menambahkan urgensi pembentukan Pansus Airasia tersebut karena dinilai banyak kejanggalan baik oleh regulator maupun operator.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan pansus tersebut juga untuk menyelidiki pembekuan rute sejumlah maskapai dan mutasi sejumlah pejabat Kemenhub serta ototitas bandara.

“Menteri Perhubungan bisa klarifikasi sebagai regulator terkait kejadian ini, soal pemecatan pejabat dan pansus ini juga terkait dengan pembekuan rute beberapa maskapai penerbangan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengisyaratkan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait tragedi kecelakaan AirAsia QZ 8501 untuk membenahi manajemen penerbangan nasional saat ini.

“Soal manajemen penerbangan kita yang lagi sakit ini, kita akan lihat bagaimana supaya kita cari jalan keluarnya,” katanya.

Menurut Fary, pembentukan Pansus dinilai penting jika melihat berbagai masalah yang ada di industri ke penerbangan saat ini.

Dia menjelaskan nantinya Pansus tersebut akan mengawasi kerja berbagai instansi yang terlibat dalam proses evakuasi dan pascaevakuasi pesawat Airasia QZ 8501.

Selain itu, lanjut dia, pansus juga akan mengawasi pembayaran asuransi korban kecelakaan tersebut.

“Pansus kita lihat juga, pasti kita akan lihat hal-hal yang kaitannya dengan pengawasan selanjutnya,” kata dia.

Meski tak dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, rapat dengar pendapat itu tetap dilaksanakan yang sebelumnya bersifat rapat kerja.

Selain Kemenhub, rapat itu juga menghadirkan Basarnas dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Koordinator Slot Indonesia (IDSC) dan lainnya.