Solopos.com, SEMARANG – Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah menolak pernyataan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang bakal merevisi penghentian penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak.
Ketua DPD REI Jateng M.R. Priyanto mengatakan FLPP rumah tapak seharusnya tetap diberikan di wilayah Jawa Tengah dan seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu, menurut Priyanto, dengan pertimbangan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di perkotaan.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Seperti diketahui, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menuturkan peninjauan kembali mengenai subsidi FLPP rumah tapak akan dilakukan berdasarkan permintaan DPR dan usulan dari REI pusat. Dia menuturkan kebijakan dari pemerintah tidak serta merta diubah dalam waktu singkat.
Pada April tahun ini telah terbit Permenpera No. 3/2014 terkait Penghentian Program Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Rumah Tapak. Isinya menyebutkan FLPP rumah tapak hanya dapat diberika paling lambat hingga 31 Maret 2015.
“Mayoritas penduduk Jawa Tengah dan secara nasional belum mampu untuk membeli rusunami. Jadi bukan persoalan di mana mereka tinggal, tapi melihat rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia,” papar Priyanto, Jumat (5/9/2014).
Dia menuturkan ketetapan harga rumah tapak maksimal Rp105 juta/ unit hingga saat ini belum bisa dinikmati oleh semua MBR. Oleh sebab itu, wacana untuk menghentikan subsidi akan menambah jumlah orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Padahal saat ini, lanjut dia, data REI Jawa Tengah menyebutkan angka kekurangan rumah (backlog) di Jawa Tengah mencapai 350.000 unit.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
