PERLAMBATAN EKONOMI : Tak Hanya Panasonic-Toshiba, PHK Massal Diprediksi Berlanjut

Perlambatan ekonomi diprediksi terus menyebabkan PHK massa, termasuk penutupan pabrik Panasonic-Toshiba.

Solopos.com, BANDUNG — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menilai ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di provinsi tersebut akan terus berlanjut seiring kondisi ketidakpastian perekonomian nasional maupun internasional. Kekhawatiran ini menguat seiring ancaman PHK massal di setelah penutupan pabrik Panasonic-Toshiba.

Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024

Wakil Ketua Apindo Jabar, Ari Hendarmin, mengatakan gelombang PHK sudah dipertimbangkan dunia usaha sejak tahun lalu. Saat itu, mereka menunggu kepastian kondisi ekonomi semakin membaik.

“Namun yang terjadi hingga akhir tahun lalu, kondisi ekonomi masih dalam ketidakpastian. PHK ini sebuah langkah rasionalisasi dari dunia usaha,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Jumat (5/2/2016).

Berdasarkan informasi yang diterima Apindo, gelombang PHK akan terjadi di Panasonic dan Toshiba. Kedua perusahaan tersebut diduga beralih haluan, yang tadinya memproduksi barang dengan membutuhkan buruh banyak, saat ini lebih menggunakan teknologi modern.

Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk efisiensi untuk mengurangi biaya produksi yang saat ini semakin membengkak. “Persaingan sekarang sangat tajam dan permintaan pun turun. Ini yang membuat mereka berubah haluan sehingga harus melakukan PHK terhadap pekerja,” ujarnya.

Ari meminta fenomena PHK tersebut tidak dibesar-besarkan oleh kalangan pekerja dan pemerintah. Karena hal tersebut sangat wajar dalam dunia bisnis. “Di Amerika, pabrik tutup dan melakukan PHK itu sebuah hal biasa. Karena dalam dunia bisnis pasti ada untung dan rugi,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah yakni segera membuat kebijakan berupa insentif terhadap dunia usaha agar gelombang PHK mampu ditekan. Kebijakan tersebut salah satunya diberikan terhadap industri padat karya yang banyak memperkerjakan buruh. “Insentif yang ada dalam paket kebijakan ekonomi harus segera diimplementasikan agar industri tertolong,” katanya.

Di samping itu, Apindo meminta pemerintah menarik investor asing maupun lokal untuk secepatnya menanamkan modalnya di dalam negeri terutama Indonesia. Dengan begitu, korban PHK tersebut setidaknya bisa memiliki harapan kembali bekerja. “Sekarang susah mencari pekerjaan, apalagi pasar bebas Asean sudah berlaku tentunya keahlian sangat berpengaruh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Industri dan Industri Kreatif Dedy Widjaja mengatakan pihaknya telah memperkirakan akan terjadi gelombang PHK. Hal tersebut disebabkan kenaikan upah buruh secara masif beberapa tahun lalu ketika Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan belum terbit.

“Kita sudah perkirakan jauh hari bahwa hal ini bakal terjadi. Situasi ini bisa kembali terjadi di masa depan jika kenaikan upah terlalu tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, para pengusaha selalu berupaya meminimalisir PHK. Namun biaya pengeluaran yang tinggi kerap memaksa pengusaha melakukan efisiensi yang berujung pemangkasan jumlah karyawan.

“Sebenarnya pengusaha itu menghindari PHK. Selain harus bayar pesangon, kami juga harus mencari pekerja baru. Padahal, bukan perkara mudah untuk mendapatkan pekerja yang sudah berpengalaman,” ujarnya.