PERLAMBATAN EKONOMI : Suku Bunga 7,5% Hingga 2016, BI Soroti Ketimpangan Rekening

Perlambatan ekonomi dan melemahnya kurs rupiah membuat BI memberlakukan suku bunga tinggi hingga Maret 2016.

Solopos.com, BANDUNG — Bank Indonesia (BI) memastikan akan menjaga suku bunga pada level 7,5% setidaknya dalam kurun Oktober 2015 hingga Maret 2016. Hal ini demi menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

Bank Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara memperkirakan pada periode tersebut bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) baru akan menaikkan suku bunganya seiring membaiknya perekonomian negera tersebut. Dia menuturkan jika Bank Indonesia menurunkan bunga, semakin banyak konversi rupiah sehingga nilai kurs akan semakin tidak stabil. Selain itu, menurutnya, dengan suku bunga tinggi BI menjaga agar uang tidak pindah.

“Jadi bunga bisa diturunkan setelah gejolak reda. Pada saat Amerika sudah benar menaikkan bunga, naik sekali atau dua kali. Kita harapkan di periode Oktober sampai Maret,” ujarnya di sela-sela seminar nasional Gejolak Nilai Tukar dan Peran Sektor Perbankan dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Bandung, Kamis (1/10/2015).

Dia menekankan dalam situasi seperti ini, BI memilih memprioritaskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan karena ekonomi masih bisa bergerak meskipun lambat. “Mudah-mudahan situasinya akan stabil.”

Mirza menyoroti persoalan simpanan dana pihak ketiga di atas Rp2 miliar yang masih tidak proposional di perbankan nasional sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi kebijakannya dalam menjaga nilai suku bunga.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan dengan saldo di atas Rp2 miliar dengan jumlah hanya 216.449 rekening atau hanya 0,1% dari total rekening, dengan saldo simpanan Rp2.496,09 triliun atau mencakup 56,5% dari total.

Sementara rekening simpanan dengan kurang dari Rp2 miliar, jumlahnya mencapai 166.947.324 rekening atau 99,9% dari keseluruhan dengan saldo simpanan sebesar Rp1.919,27 triliun atau 43,5% dari total simpanan. “Kenapa patokannya Rp2 miliar, karena maksimal yang dijamin LPS itu Rp2 miliar. Bagaimana bisa kita beri bunga 3% jika inflasinya 7%? Mereka bisa pindah, tarik uangnya,” sebut Mirza.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi dan Guru Besar FEB Unpad Armida Alisjahbana mengatakan dibutuhkan kebijakan yang mengurangi tekanan dalam jangka pendek dan panjang dalam hal kebijakan moneter dan sektor keuangan, kebijakan fiskal, serta reformasi struktural.

Menurut Armida, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan di tengah kondisi perlambatan ekonomi seperti sekarang. Pertama, dari sisi current account. Pada 2013 sampai dengan 2014 capital flow masih aman, sekarang jadi rentan.”

Kedua, lanjutnya, kebijakan fiskal khususnya kebijakan budget harus inline dengan kebijakan lainnya, semisal dalam kebijakan menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Saat ini tidak inline. Subsidi berkurang dengan subsidi energi dilepas, di saat yang sama, subsidi energi memang akan berkurang dengan harga minyak dunia,” ujar mantan Kepala Bappenas pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Ketiga, menyangkut soal kesejahteraan yang saat ini justru naik dengan indeks gini yang turut naik. Keempat, deregulasi dan restrukturisasi perkenomian yang harus terus berlanjut.

Kelima, menjaga kebijakan yang berkesinambungan dan dilihat koherensinya. “Ini yang diharapkan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa mengatasi, sehingga ekonomi Indonesia bisa on track lagi serta dari sisi kesejahteraan juga meningkat,” ujarnya.

Menurut dia saat ini pembangunan infrastruktur bukan satu-satunya jawaban. Bidang jasa terutama pendidikan dan kesehatan serta ekonomi kreatif dan pariwisata, lanjutnya, penting untuk pertumbuhan ekonomi.

“Bisa memfasilitasi [infrastruktur] iya, tapi perlu belajar dari India yang ketika infrastrukturnya ada tapi ekonominya tidak langsung meningkat,” sebutnya.