SOLOPOS.COM - Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menaker dan Menkeu mengumumkan Paket Kebijakan IV, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/10/2015) petang. (Istimewa)

Perlambatan ekonomi membuat pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran, termasuk dalam paket kebijakan ekonomi V.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap V pada Kamis (22/10/2015) besok. Bahkan, paket ekonomi ini disebut tak hanya sampai jilid V, tapi bisa jauh lebih banyak.

Promosi Pelaku Usaha Wanita Ini Akui Manfaat Nyata Pinjaman Ultra Mikro BRI Group

Dalam Rapat Kerja Pemerintah 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para kepala daerah untuk menatap Indonesia dalam kaca mata yang optimistis. Jokowi juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota menyederhanakan perizinan sehingga menarik investasi ke Tanah Air.

“Besok pagi [Kamis, 22/10/2015] akan kita keluarkan paket yang kelima. Terus ada paket-paket seperti itu untuk jangka pendek, tengah, jangka panjang, untuk pengusaha dan masyarakat. Semuanya terus kita keluarkan,” tutur Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/10/2015).

Presiden Jokowi menegaskan telah menugaskan tim ekonomi yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengeluarkan kebijakan deregulasi setiap satu-dua pekan sekali.

“Paket ekonomi ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti bisa sampai ke-100, ke-200, ke-400. Saya minta ke tim ekonomi agar setiap sepekan, dua pekan harus keluarkan paket kebijakan untuk memotong, menyederhanakan,” katanya.

Tak hanya di level pusat, Presiden Jokowi juga mendorong daerah untuk menyederhanakan perizinan bagi investor dan masyarakat. Menurutnya, selarasnya persepsi dan langkah deregulasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadikan iklim investasi Indonesia semakin baik.

“Saya ingin daerah juga ikuti. Jangan sampai ada investor di sini sudah cepat, tetapi di daerah diping-pong. Harus dibuat simpel, sederhana lagi. Di daerah bisa buat Pergub, Perbub, Perwali, semuanya itu yang harus kita lakukan,” tegasnya.

Presiden menambahkan langkah reformasi birokrasi dan deregulasi harus dilakukan agar Indonesia tidak semakin tertinggal dari negara tetangga, seperti India dan Vietnam. “Kita enggak mau kita ini sudah keduluan Vietnam, pertumbuhan kalah dengan India, Vietnam cepat sekali. Kalau enggak mau merespon, mengubah ya akan di tinggal betul,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya