PERLAMBATAN EKONOMI : 39.000 Buruh Tekstil dan Sepatu Di-PHK, Ini Langkah Pemerintah

Perlambatan ekonomi Indonesia membuat puluhan ribu buruh di-PHK. Pemerintah berniat mencegah PHK massal yang lebih besar.

Solopos.com, JAKARTA — Guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan sepatu, pemerintah bekerja sama dengan asosiasi industri sepatu dan tekstil membentuk desk khusus investasi.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, desk khusus ini, rencananya akan menjadi penyambung bagi pemerintah dan para pengusaha untuk berkomunikasi dan menyampaikan keluhan yang dialami oleh kedua sektor usaha tersebut menghadapi krisis global.

“Intinya desk ini akan fasilitasi para pengusaha untuk menahan agar mereka tidak melakukan PHK. Pemerintah melalui sejumlah kementerian telah sepakat untuk kerjasama menyelamatkan sektor ini, dengan bentuk desk khusus ini,” katannya, Jumat (2/10/2015).

Pihaknya mencatat dari berbagai asosiasi pertekstilan dan sepatu, sejumlah perusahaan telah melakukan PHK hingga 39.000 orang karyawan. Sementara itu, beberapa perusahaan lain, memilih untuk melakukan efisiensi dengan merumahkan sementara karyawannya.

Menaggapi hal tersebut, BKPM bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Keuangan, sepakat membentukan desk khusus investasi ini.
Kebijakan ini pun dan didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia(API) dan Asosiasi Pabrikan Sepatu Indonesia (Aprisindo).

Rencananya, desk ini akan mulai bekerja pada 9 Oktober 2015, dan akan berkantor di BKPM. Franky menambahkan, cara kerja desk khusus investasi tekstil dan sepatu ini adalah dengan menampung dan mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di kedua sektor tersebut.

Desk khusus yang berisi tim lintas kementerian ini selanjutnya akan memilah permasalahan yang perlu segera diatasi dan diberikan bantuan. Sementara itu bantuan tersebut menurutnya dapat berupa keringanan pembayaran listrik ataupun pengurangan pajak. Dikatakannya, PLN telah menyanggupi untuk membantu perusahaan di kedua sektor ini yang terancam kolaps untuk mencicil pembayaran tagihan listrik.

“Hal ini sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu, di mana PLN memperbolehkan pengusaha melakukan pencicilan tagihan dalam jangka waktu enam hingga 12 bulan,” katanya.

Sementara itu, untuk keringanan pembayaran pajak, Kementerian Keuangan disebut siap memberikan keringanan dengan sejumlah catatan khusus. Untuk itu, desk khusus ini akan menjadi pihak yang melakukan seleksi terkait kelayakan sebuah perusahaan untuk mendapatkan bantuan.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, kedua sektor ini merupakan ladang bagi pemerintah menyerap devisa. Pasalnya, industri sepatu dan tekstil merupakan sektor yang memiliki nilai ekspor cukup besar di Indonesia.

Kedua sektor ini pun, lanjut Lembong, juga masih cukup diminati oleh investor asing untuk ditanami modal. “Total 200 perusahaan tektil di China menyatakan akan keluar dari negeri tersebut karena kondisi ekonomi domestiknya. Dan Indonesia, menjadi lahan yang pas bagi mereka, untuk itu kita harus jaga iklim usaha di dua sektor ini,” kata Lembong, Jumat.