PENYIDIK KPK DARI TNI : Terhalang Regulasi, KPK Belum Bisa Angkat Penyidik dari TNI

Penyidik KPK dari TNI belum bisa direalisasikan karena terhalang regulasi.

Solopos.com, JAKARTA — Wacana merekrut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengemuka sejak beberapa waktu terakhir. Namun KPK belum dapat memastikan kapan akan membuka peluang bagi anggota TNI untuk menjadi penyidik KPK.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Padahal pihak TNI sebelumnya telah menegaskan kesiapannya untuk menugaskan anggotanya menjadi penyidik KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menjelaskan pihaknya tidak dapat langsung melakukan pengangkatan terhadap penyidik KPK yang berasal dari unsur TNI.

Pasalnya, KPK terikat dalam regulasi undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan seseorang untuk menjadi penyidik KPK, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tata cara KPK dalam mengangkat seorang penyidik.

“Saya masih belum bisa memastikan wacana penyidik dari TNI, karena KPK terikat regulasi undang-undang yang mengatur pengangkatan penyidik,” tutur Indriyanto saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Kendati demikian, Indriyanto mengatakan jika ada unsur TNI yang ingin menjadi penyidik di institusi KPK, harus dilakukan kajian kembali dan revisi terhadap Undang-Undang KPK Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tata cara KPK dalam mengangkat seorang penyidik.

Sehingga menurut Indriyanto, penyidik KPK dapat direkrut dari unsur lain selain Polri dan Kejaksaan, seperti dari unsur TNI.

“Sebaiknya undang-undang KPK memang diperlukan kajian dan rivisi untuk menentukan pengangkatan penyidik selain yang berasal dari Polri atau Kejaksaan,” kata dia.