Washington–Rencana pembocoran dokumen rahasia oleh WikiLeaks kembali membuat Pentagon waspada.
Mereka menjaga betul dokumen-dokumen rahasia mereka, karena WikiLeaks sesumbar akan membocorkan 400.000 dokumen militer perang Irak.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
Pembocoran besar-besaran yang kemungkinan dilakukan pekan ini, akan lebih besar daripada yang pernah dilakukan sebelumnya.
WikiLeaks pernah membocorkan 77.000 dokumen rahasia perang Afghanistan, termasuk nama-nama informan perang.
Untuk mencegah kebocoran data intelijen perang Irak, pejabat-pejabat Pentagon menyiagakan 120 orang satgas khusus.
“Mereka sejak beberapa pekan lalu menyisir setiap database Pentagon dan memperkirakan kemungkinan dampak yang terjadi,” kata Jubir Pentagon, Kolonel David Lapan, seperti dilansir AFP, Senin (18/10).
Departemen Pertahanan AS khawatir, jika WikiLeaks sungguh membocorkan dokumen mereka, akan ada data-data aktivitas perang Irak yang penting.
Misalnya saja serangan terhadap pasukan koalisi, tentara Irak, warga sipil ataupun laporan taktis dan unit-unit tempur.
Lapan meminta WikiLeaks mengembalikan dokumen-dokumen itu kepada pihak militer AS. Lapan menilai kalau WikiLeaks tidak mengerti arti dari dokumen-dokumen itu sesungguhnya.
“Tidak sesederhana soal membocorkan nama. Banyak hal lain yang berpotensi merusak,” jelas Lapan.
WikiLeaks diduga kembali berkolaborasi dengan sejumlah media yang mempublikasikan bocoran perang Afghanistan. Mereka antara lain New York Times dari AS, Guardian dari Inggris dan Der Spiegel dari Jerman.
WikiLeaks tetap tidak menyebutkan sumbernya. Namun tudingan pemerintah AS tetap tertuju pada analis intelijen militer AS, Bradley Manning, yang kini menghadapi pengadilan militer.
Manning ditangkap pada Mei 2010 setelah WikiLeaks membocorkan video helikopter AS membom warga sipil Irak.
Sementara sang pendiri WikiLeaks, Julian Assange, didera masalah hukum terkait kejahatan seksual di Swedia.
Assange juga mengaku bangkrut dan situsnya ditutup setelah tidak bisa menerima donasi karena di-blacklist pemerintah AS dan Australia.
dtc/nad
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
