Banjarmasin–Pengusaha yang tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) meminta pemerintah bisa menunda pencabutan batas (capping) tarif listrik industri sampai tahun depan. Pemerintah juga harus tegas dalam mengambil keputusan tersebut.
“Apakah itu (capping) akan diteruskan atau tidak, kalau dicabut saya harap diundur sampai tahun depan. Dan juga saya harap disosialisasikan lebih jauh lagi, agar para pengusaha dapat mempersiapkan diri, ” kata Ketua HIPMI Erwin Aksa di gedung Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin (21/1/2011).
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Menurutnya, PLN memang terdesak dengan subsidi terbatas yang harus mereka tanggung. Belum lagi harus menyediakan sumber yang mahal. Otomatis, menurutnya, beban yang ditanggung akan tinggi.
“Prinsipnya saya tidak menyalahkan PLN namun ingin supaya komunikasinya lebih baik lagi. Pemerintah juga harus dukung PLN mengingat komitmen mereka untuk menghapus byar-pet. Pemerintah harus memberikan modal, menambah subsidi kalau perlu, supaya dapat membantu PLN,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pencabutan capping listrik industri harus dibicarakan lagi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, PLN juga terpaksa mencabut capping karena ada indikasi tidak adil yang ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Apa yang dipikirkan oleh PLN bukan hanya sekedar mengisi kekurangan atau defisit PLN, tapi lebih supaya tidak melanggar KPPU. Mereka menilai ada disparitas harga kan di situ, jadi silahkan PLN hadap ke KPPU, tapi kalau sudah menyangkut tarif, pembicaraannya dengan DPR, sepanjang belum ada, ya seperti itu, ” ujarnya.
dtc/tiw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
