Penggusuran Bukit Duri, Ahok Dituding Tak Hormati Hukum

Ahok dituding tak menghormati hukum terkait penggusuran Bukit Duri.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak menghormati proses hukum dalam menggusur warga kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pasalnya, belum ada putusan pengadilan terkait hal ini.

Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks

Demikian dikemukakan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta Fahira Idris kepada wartawan, Rabu (28/9/2016). Menurutnya, langkah Ahok yang tidak menghormati proses hukum terlihat ketika penggusuran tersebut dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Fahira mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan langkah persuasif bersama tokoh masyarakat agar Ahok tidak gegabah melakukan penggusuran kawasan tersebut. Dia menyayangkan langkah persuasif tidak pernah dilakukan oleh Ahok. Padahal, ujarnya, Presiden Jokowi ketika menjadi gubnernur mengundang warga terdampak untuk berdialog sembari makan siang di Balai Kota.

“Gubernur kita ini merasa paling benar. Dan saya heran, Pak Jokowi sama sekali tidak menegur bekas wakilnya itu,” ujarnya. Fahira mengakui bahwa selama ini relokasi warga terdampak penggusuran masih menimbulkan sejumlah masalah.

Menurutnya, selain masalah ongkos transportasi ke tempat kerja yang jauh, mereka juga harus membayar biaya sewa rumah susun Rp300.000 per bulan. Sebelumnya, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan turunnya elektabilitas akibat banyaknya penggusuran permukiman liar yang dilakukan menjelang Pilkada Jakarta 2017.

“Kami enggak peduli jabatan atau popularitas, yang penting orang akan kenang saya,” kata Ahok. Namun, dia yakin warga akan melihat bahwa normalisasi sungai akan beres pada masa pemerintahannya. Ahok mengatakan, meninggalkan nama baik lebih penting dibanding kembali memimpin Jakarta.