JAKARTA — Pemerintah memekirakan penggunaan BBM bersubsidi sampai akhir tahun 2012 bisa menembus angka 45 juta kiloliter, menyusul menipisnya stok berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam UU APBN tahun ini.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan mengingat telah ditetapkan kuota BBM dalam UU APBN, guna memenuhi kemungkinan kekurangan pasokan di dalam negeri, maka akan digelar rapat, Rabu (28/11/2012) oleh Kemenko Perekonomian antara lain dengan Pertamina, BPH Migas, dan Kementerian Keuangan.
Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%
“Kemarin saya telepon Pertamina. [Mereka katakan] kalau dilepas seperti ini dipastikan kuota membengkak sampai akhir tahun melampaui 44 [juta kiloliter]. Mungkin menjadi [45 juta kiloliter],” kata Hatta menjawab pertanyaan wartawan di Istana, Selasa (27/11/2012).
Pelepasan itu dimaksudkan terkait kebijakan atas daerah tertentu, seperti halnya Kutai Barat. Pemerintah, ujarnya, tidak ingin rayat kesulitan. Untuk itu akan dicarikan solusi yang terbaik.
“Ada case di daerah tertentu sepeti Kutai Barat yang menimbuikan ekses sosial, maka itu akhirnya dilepas,” kata Hatta.
Pertamina kemarin melalui BPH Migas sudah menerapkan langkah untuk melakukan pengendalian agar kuota tercapai. Namun, ujarnya, melihat gelagat yang terjadi di dalam negeri memang diperkirakan kuota tidak mencukupi.
“Saya belum tahu solusi jitunya, besok kita akan bahas. Intinya tidak boleh ada kelangkaan yang menimbulkan keresahan sosial,” kata Hatta.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
