Pengembangan industri kreatif perlu gandeng sektor swasta

Solo (Espos)–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo perlu membuat konsep jaringan bisnis ekonomi kreatif yang bisa diiniasiasikan dan dikembangkan secara mandiri oleh sektor swasta.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton A Setiawan, menyampaikan Solo memiliki banyak industri kreatif dengan nilai ekonomi tinggi. Baik yang berkaitan dengan produk maupun seni pertunjukkan. “Industri kreatif jika diinisiasi dari sektor swasta maka peluang ke depannya akan lebih besar. Jadi, secara bertahap juga menghilangkan ketergantungan sektor-sektor kreatif ini terhadap pemerintah,” tutur Anton, di sela-sela Rembug Soloraya, di Lorin, Selasa (4/1).

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

Sebagai contoh, event budaya yang sudah menjadi ikon Kota Solo yakni Solo Batik Carnival (SBC) selama ini selalu dibiayai APBD. “Untuk keberlangsungan event pariwisata itu, maka Pemkot perlu memastikan kapan event tersebut bisa dibiayai sendiri tanpa harus bergantung pada APBD Kota.”

Menurutnya, dalam hal ini Pemkot perlu berfikir untuk menggandeng sektor swasta dalam mengembangkan industri kreatif. Termasuk, dalam mengangkat kinerja pelaku UMKM yang berbasis budaya.  Di satu sisi, Anton pun menyampaikan industri kreatif masih menemui kendala yakni sulitnya mengakses pembiayaan atau permodalan dari kalangan perbankan. “Dari assesment yang pernah kami lakukan kepada sejumlah pelaku industri kreatif di Solo, susah bagi bank untuk memberikan pembiayaannya bagi pelaku industri kreatif terutama pelaku dunia seni.”

Senada disampaikan Ketua Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Soloraya, Pangarso Yoga M. “Perbarindo sebagai pelaku swasta minta agar kami diberi porsi, kewenangan dan arahan, tugas atau tanggungjawab dari pemerintah untuk bisa melakukan pendekatan kepada pelaku industri kreatif atau UMKM berbasis budaya, sehingga kami bisa mengambil peran di dalamnya,” tutur Pangarso.

Tentunya, lanjut Pangarso, proses ini perlu kebersamaan antara BPR-BPR di Soloraya dengan birokrasi dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas perbankan. Dan itupun tidak hanya Pemkot Solo saja, tetapi juga Pemda di Soloraya.  “Dari 87 BPR yang ada di Soloraya, sebenarnya sudah berperan dalam mengembangkan UMKM berbasis budaya, tetapi memang belum banyak. Jika ke depan akan digarap bersama, maka BPR siap menyisakan sebagian kredit kami untuk sektor itu.”

Pangarso menambahkan Perbarindo siap melakukan pendekatan terhadap pelaku UMKM berbasis budaya agar faktor visible dan bankable dari pelaku tidak kedodoran lagi.

haw