Pengamat: Subsidi BRT Semarang layaknya Rp 4,5 miliar

Semarang–Pemerintah Kota Semarang dapat saja memberikan subsidi untuk bus angkutan massal (bus rapid transit/BRT) dan menurut pengamat transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno, subsidi yang layak sebesar Rp 4,5 miliar.

“Berdasar hitung-hitungan saya, subsidinya ya berkisar antara Rp 4 miliar hingga Rp4,5 miliar. Jadi jika yang diajukan Rp7,1 miliar, itu kebesaran,” kata Djoko Setijowarno, di Semarang, Jumat.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

Djoko mengatakan bahwa subsidi Rp4 miliar hingga Rp4,5 miliar tersebut merupakan subsidi untuk tarif yang di dalamnya sudah mencakup masalah biaya operasional. Ia menjelaskan, kondisi transportasi massal di Kota Semarang membutuhkan penanganan serius di antaranya perlu target pengoperasian bus untuk koridor dengan rute lain.

“Harus ada target, kapan koridor dengan rute lain bisa jalan, jadi ada batas waktu jelas,” katanya.

Djoko melihat bahwa pengoperasian BRT di Kota Semarang belum maksimal karena tidak semua pemilik angkutan umum yang menjadi lintasan BRT tidak dilibatkan dalam konsorsium, Sehingga jumlah trayek bisa dikurangi dan memberi kesempatan masyarakat untuk menggunakan BRT.

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak segera serius menangani BRT, dikhawatirkan dua tahun ke depan jumlah kendaraan di jalan meningkat drastis.

“Padahal kita berkeinginan untuk menurunkan emisi kendaraan bermotor, menjaga kesediaan BBM, dan menekan angka korupsi. Ada hubungannya dengan korupsi, karena masyarakat merasa tidak nyaman naik angkutan umum sehingga antusias membeli mobil pribadi tinggi. Bagi mereka yang gajinya tidak mencukupi, maka rentan terjadinya korupsi,” katanya.

Oleh karena itu, masalah angkutan massal harusnya menjadi bagian keputusan politik dan ada komitmen.Untuk Kota Semarang, tambah Djoko, tentu wali kota mendatang harus memiliki visi perbaikan angkutan massal, agar masa depan BRT tidak suram.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemkot Semarang berencana memberikan subsidi kepada PT Trans-Semarang sebagai operator BRT sebesar Rp7,1 miliar.

“Jumlah tersebut (Rp7,1 miliar, red.) untuk menutupi defisit pendapatan dari PT Trans-Semarang,” kata Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Harini Krisniati.

Harini menyebutkan, berdasarkan laporan PT Trans-Semarang, saat ini pendapatan pengoperasian BRT hanya RP 4,4 miliar. Sedangkan biaya operasional BRT membutuhkan dana Rp 4,8 miliar, biaya perawatan Rp 2,3 miliar, biaya sumber daya manusia seperti gaji karyawan Rp 3,7 miliar, dan biaya administrasi sebesar Rp 587,1 juta atau total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 11,6 miliar.

“Pendapatan pengoperasian BRT Rp 4,4 miliar, sedangkan pengeluaran yang harus ditanggung sebesar Rp11,6 miliar sehingga masih dibutuhkan Rp 7,1 miliar. Kita penuhi itu dulu dari APBD 2010,” katanya
Ant/tya