Solopos.com, JAKARTA — Peneliti dari PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan wacana penambahan masa jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode atau penundaan pemilu merupakan usulan oligarki.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu pertama kali dilontarkan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia yang mengklaim pengusaha meminta Pemilu 2024 diundur.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
Hal itu kemudian digulirkan terus-menerus oleh partai koalisi Jokowi seperti PKB, PAN, Golkar, hingga Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Iya emang wacana tunda pemilu atau tambah masa jabatan melalui amandemen itu idenya oligarki. Bahlil sudah bilang dari Januari itu pengusaha mau Jokowi 3 periode. Alasannya kepuasan publik naik,” ujar Virdika, seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis, Minggu (13/3/2022).
Baca Juga: Rocky Gerung: Luhut Binsar Pandjaitan Pimpin Makar dari Dalam
Luhut bahkan menyebut wacana penambahan masa jabatan presiden berasal dari aspirasi warganet di media sosial yang jumlahnya mencapai 110 juta. Terkait hal itu, Virdika minta hal tersebut dibuktikan secara gamblang oleh Luhut.
“Iya ini kalau cuma klaim ya semua orang bisa klaim sih. Kalau emang punya datanya ya silakan keluaarkan aja datanya. Nanti kan bisa dibadingkan dengan hasil data lain seperti Done Emprit. Ismail Fahmi sudah bilang itu siap adu data,” ujarnya.
Dia mengatakan wacana tersebut terus dimainkan sama mereka agar publik percaya kalau emang banyak orang yang mau 3 periode. Padahal banyak pemilih Jokowi juga tak sedikit yang jika Jokowi lanjut menjadi Presiden RI.
Baca Juga: Luhut: Bukan Mustahil, Jokowi Tiga Periode Tergantung DPR
“Konsekuensinya kalau dilanjut, di masyarakat pembelahan atau polarisasi semakin menguat. Antara fans Jokowi garis keras dan jokowi fans yang logis dan para pegiat demokrasi. Mestinya pemerintah menimbang hal itul. Demokrasi itu bisa runtuh dari dalam, dari segelintir elite yang punya modal politiik dan ekonomi yang besar memanfaatkan sistem demokratis,” tuturnya.
Menurut penulis buku Menjerat Gus Dur tersebut, rezim Jokowi sudah memainkan skema dalam melanggengkan kekuasaan.
Pertama, dengan dengan meminilimalisasi peran oposisi dengan gabung koalisi. Kedua, memilih penegak hukum berdasarkan kepentingan penguasa. Ketiga, melemahkan institusi yang bekerja baik seperti KPK dan terakhir ini mengakali aturan yang ada.
Terakhir, menurut Virdika, yakni dengan menggalang dukungan mayoritas di DPR-MPR agar wacana penambahan masa jabatan presiden direalisasikan.
Baca Juga: Azyumardi Azra: Rakyat Susah Cari Makan, Setop Bicara Penundaan Pemilu
“Kalau hitung matematis pengajuan amandemen mesti 1/3 anggota MPR. Saat ini, parpol yang dukung itu ada 187 kursi. Tinggal butuh 50 puluh kursi aja, bisa dari DPD atau Partai,” tuturnya.
Dia memprediki jika usul penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode masuk dalam pembahasan DPR-MPR justru akan mendapat tentangan keras dari rakyat.
“Saya kira bakal ada gelombang protes yang besar. Ini malah membuat instabilitas politik dan ekonomi pemerintahan Jokowi,” pungkasnya.
Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode bukan sesuatu yang mustahil.
Tergantung Konstitusi
Luhut mengatakan Jokowi bisa tampil tiga periode jika konstitusi membolehkan sehingga saat ini semua tergantung DPR.
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat tampil di kanal Youtube Deddy Corbuzier, beberapa hari lalu.
“Kalau masyarakat bikin survei lalu ditemukan bahwa diperlukan perpanjangan kekuasaan itu tidak ada soal. Tetapi kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data lalu mulai memprovokasi bahwa penundaan pemilu bisa dilakukan. Bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media masa lalu bilang Demokrat setuju, Gerindra setuju itu namanya makar,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Minggu (13/3/2022).
Baca Juga: Usul Jokowi Presiden 3 Periode, Luhut: Itu Suara Rakyat
Rocky Gerung menduga Luhut adalah bagian dari isu yang belakangan ini beredar kuat tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Ini persiapan dari pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah konstalasi politik melalui hal yang tidak konstitusional. Kan perubahan Undang-undang dasar dasar itu boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan bukan kepentingan hari ini, dan Pak Luhut bagian dari kepentingan hari ini, jadi bisa dianggap Pak Luhut sedang memimpin makar bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru,” lanjut dosen di Universitas Indonesia yang gemar mengkritik pemerintah ini.
Rocky menganalisis, isu perpanjangan jabatan presiden akan terus bergulir karena memang ada kreatornya dari kalangan Istana. Hal itu, menurutnya tidak terlepas dari kepentingan oligarkhi yang ada di sekitar Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Luhut: Bukan Mustahil, Jokowi Tiga Periode Tergantung DPR
“Seharusnya Pak Luhut tampil sebagai negarawan, ‘oke kita tahu ada kepentingan rakyat di situ, ada percakapan hiruk pikuk di situ tapi kita sudah putuskan kita hentikan. Jangan lagi jadi isu politik’. Kalimat bijak itu yang ingin rakyat dengar dan itu tidak terdengar dari Pak Luhut. Jadi Pak Luhut ini pemimpin dari orkestrasi ini, dia harus tampil untuk menerangkan partitur ini yang kita mainkan,” tudingnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode bukan sesuatu yang mustahil jika konstitusi membolehkan.
Saat ini, kata Luhut, Jokowi patuh dengan UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode.
“Kalau soal mungkin tidak mungkin itu DPR yang menentukan. Kalau konstitusinya berubah kan bisa (menjabat tiga periode). Wacana publik (soal presiden tiga periode) itu kan bagian dari demokrasi, ya tidak masalah kan,” ujar Luhut seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
