Bandarlampung (Espos) – Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, mengatakan, pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di ibu kota 33 provinsi di seluruh Indonesia ditargetkan tuntas akhir 2011.
Kepada wartawan di Bandarlampung, Rabu (16/2) malam, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan di setiap provinsi akan ditempatkan enam hakim yang menangani khusus kasus tipikor, yang terdiri atas dua orang untuk penempatan di Pengadilan Tinggi, dan empat di Pengadilan Negeri.
Dia menjelaskan, untuk teknis pelaksanaan persidangan dan sekretariat dirancang agar menempel dengan pengadilan negeri di masing-masing ibu kota provinsi. “Dengan kondisi seperti itu, saya optimistis akhir tahun dapat terwujud di 33 provinsi di Indonesia,” kata dia.
Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19
Harifin mengakui, di tengah kondisi anggaran yang sangat terbatas, pembentukan pengadilan tipikor menjadi salah satu prioritas program yang harus segera diwujudkan. Menurut dia, saat ini, dana operasional gedung dan inventarisasi pengadilan di seluruh Indonesia hanya 40% dari total anggaran. “Sisanya habis untuk belanja pegawai,” kata dia.
Atas dasar itulah, pengadaan tanah dan bangunan pengadilan sejumlah daerah otonomi baru diharapkan dapat dilakukan Pemkab setempat.
Dia juga berharap, seluruh pejabat publik yang melaksanakan pembangunan agar memahami aturan dan regulasi yang berlaku, agar tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan, dan terjerat kasus korupsi.
“Pejabat harus dapat menyiasati dan paham aturan, agar tak ada kesan penyalahgunaan wewenang padahal dia sendiri tidak tahu bagaimana aturan yang berlaku,” kata dia.
Ant/try
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
