SOLOPOS.COM - Warga melakukan aktivitas di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, Jumat (12/2/2016). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata kawasan Kalijodo untuk di bangun taman kota atau Ruang Terbuka Hijau serta Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG). (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)

Penertiban Kalijoodo disebut melibatkan Agung Podomoro Land. Isu itu disebut-sebut dari penyidik KPK, benarkah?

Solopos.com, JAKARTA — Tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka hasil penyidikan ke publik sebelum sidang digelar merupakan tindakan tidak etis. Hal ini terkait beredarnya kabar bahwa PT Agung Podomoro Land (APL) membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Pandangan itu dikemukakan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickhar Hadjar, seusai diskusi di Gedung DPR, Kamis (12/5/2016). Menurutnya, hal itu menjadi pelanggaran etis itu karena hasil penyidikan merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia.

“Tentunya tak etis kalau penyidik bocorkan BAP. BAP itu masih rahasia negara. Kalau sudah di pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik,” ujar Fickar.

Menurutnya, penyidik yang membocorkan BAP bisa masuk dalam pelanggaran kode dan bisa diproses sesuai aturan yang belaku. Namun, Fickhar tidak yakin penyidik KPK mau membocorkan BAP tersebut. Sebab, penyidik KPK selama ini masih taat aturan karena memiliki dewan etik sendiri.

Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa PT Agung Podomoro Land (APL) mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Baca juga: Dibiayai Agung Podomoro Land? Ahok: Ada yang Mereka Keluarkan.

Disebutkan bahwa Direktur Utama PT APL Ariesman Widjaja menyebut perusahaannya mengeluarkan Rp6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk penggusuran Kalijodo.

Uang sebesar itu, kata Ariesman dalam pemberitaan itu, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan saat penggusuran. Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal dugaan pembocoran BAP itu. Ruhut tidak yakin penyidik KPK mau membocorkan BAP ke publik.

“Saya tidak yakin penyidik mau bocorin [BAP]. Itu hanya akal-akalan teman-teman oknum wartawan juga. Tujuannya kan jelas supaya Ahok terus terpojok,” katanya.

Ruhut menegaskan informasi yang tak jelas tak perlu diperbesar karena tujuannya cukup jelas yakni hanya untuk memojokkan Ahok jelang Pilkada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya