PENERTIBAN KALIJODO : Pengacara Warga Kalijodo Tuding Ahok Cari Simpati Umat Islam

Penertiban Kalijodo dituding sebagai upaya politik Ahok mencari simpati umat Islam.

Solopos.com, JAKARTA — Pengacara Razman Arief Nasution tiba-tiba muncul hari ini sebagai kuasa hukum warga Kalijodo. Kemunculan Razman mengundang perhatian menjelang penertiban kawasan lokalisasi itu dan menuding keputusan Pemprov DKI Jakarta itu hanya upaya politik Ahok mencari simpati umat Islam jelang pilkada.

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Razman mengatakan penertiban yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta tidak menyelesaikan masalah. Alasannya, penertiban sebelumnya di Kampung Pulo, kata dia, tidak selesai. Dia meminta agar Kalijodo tidak disamakan dengan Kampung Pulo.

“Dulu di Kampung Pulo saya turun, saya lihat tidak selesai. Soal bagaimana warga dipindahkan ke rusun, kamar dan jumlahnya tidak sesuai, banjir juga tidak selesai. Jumlah KK dengan peruntukan rusunnya hanya 50%. Nah ini di Kalijodo, ada profesi aneh-aneh, tapi jangan dipersepsikan sama dengan Kampung Pulo,” katanya saat diwawancarai oleh Kompas TV, Selasa (16/2/2016) siang.

Soal prostitusi dan maraknya kriminalitas di Kalijodo, Razman menganggap langkah Ahok tidak sesuai karena tidak mengedepankan dialog. “Penyelesaian seperti ini harus komprehensif, pakai dialog, melibatkan tokoh agama, jadi dari dunia sampai akhirat. Kalau sebulan kata Ahok harus berakhir, maaf ya, ini hanya untuk kepentingan politik, cari simpati umat Islam agar terpilih [di Pilgub DKI Jakarta] 2017,” katanya.

Razman mengklaim Pemprov DKI Jakarta belum saatnya melakukan penertiban. Dia mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan pemprov dengan menempelkan pemberitahuan secara tertulis. Bahkan, dia menuding sosialisasi itu sebagai intimidasi.

“Saya setengah jam lalu dialog dengan Wali Kota [Jakarta Utara], katanya hari ini baru proses sosialisasi, tapi kok mendatangkan 200 polisi, Satpol PP, sosialisasi apaan ini? Ini intimidasi, gaya Ahok enggak sesuai. Ini manusia, hewan saja dipindahkan dengan baik. Soal prostitusi, PSK, itu bukan kemauan mereka, mau pindah tapi ke mana?”

Seorang warga Kalijodo, Leonard Eko Wahyu, dalam wawancara jarak jauh dengan TV One mengaku tak ada sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, penempelan pengumuman tertulis oleh aparat yang diiringi 200 polisi bersenjata lengkap telah mengejutkan warga.

“Sekarang gini, Minggu pagi, 200-an polisi dan Satpol PP datang pakai senjata laras panjang tempelin pengumuman. Enggak sampai satu jam mereka balik tanpa bertemu pengurus RT. Ada warga yang darah tinggi, stroke, dan belum bisa bangun sampai sekarang,” katanya. “Kita ingin duduk bersama, ngobrol, sesuai asas Pancasila, musyawarah, kemanusiaan adil dan beradab.”

Penolakan warga Kalijodo ini sebelumnya ditanggapi Polda Metro Jaya. Pernyataan tokoh Kalijodo, Daeng Aziz, soal penolakan itu ditanggapi dengan tegas oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Krishna Murti. Kebetulan, Krishna pernah berhadapan dengan Azis saat menjabat Kapolsek Penjaringan selama 2001-2004 itu. “Kalau dia melakukan kegiatan ilegal di atas tanah negara, dia harusnya nurut. Itu kan tanah negara, bukan milik dia pribadi,” ujar Krishna Selasa (16/2/2016).

Krishna juga memberi penegasan bila upaya Pemda DKI itu mendapat perlawanan dari Azis dan kelompoknya, sebagai Dirkrimum Polda Metro Jaya akan mem-back up Polres Jakarta Utara dan menindak tegas. “Kalau melawan, kami tindak tegas. Ini negara punya kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, Pemda melakukan penertiban,” tegas Krishna.

Krishna kemudian bercerita saat menjabat Kapolsek Penjaringan saat itu. Krishna saat itu meluluh lantakkan kawasan prostitusi dan perjudian di Kalijodo. Gubernur DKI saat itu, Sutiyoso pun mengubah kawasan Kalijodo menjadi taman. “Waktu itu bersih, tidak ada lagi perjudian, prostitusi. PSK-PSK-nya kita pulangkan semua,” kisah Krishna.

Tetapi, seiring berjalannya waktu, kafe-kafe kembali tumbuh di kawasan Kalijodo. Pemda DKI Jakarta pun akan menertibkan kawasan yang terbagi ke dalam dua zona Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu, serta merelokasi warga ke rumah susun. “Kami akan dukung upaya gubernur untuk menertibkan Kalijodo. Tidak masalah itu,” imbuh Krishna.