Penertiban Kalijodo disebut-sebut dibiayai Agung Podomoro Land. Ahok mengakui ada yang dikeluarkan perusahaan.
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tak mengetahui secara rinci sumber dana untuk membiayai operasional proses penggusuran Kalijodo, Jakarta Utara, beberapa bulan silam.
Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024
“Saya enggak tahu, ada yang dari kami. Ada yang mereka keluarkan,” katanya di Balai Kota DKI, Kamis (11/5/2016).
Seperti diketahui, jumlah personel yang diterjunkan Pemprov DKI Jakarta untuk meratakan lokalisasi Kampung Pulo mencapai 6.000 orang. Satuan yang bertanggung jawab dalam proses penggusuran antara lain Satpol PP, Polri, TNI, dan personel dari institusi serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Ahok menuturkan rincian biaya yang dikeluarkan untuk tiap personel, yaitu Rp250.000 untuk operasional dan tambahan uang makan Rp38.000 per hari sehingga totalnya dana yang dibayar Rp288.000 per kepala.
Berkaca pada proses penggusuran Kalijodo, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya tiga hari kerja untuk meratakan semua bangunan dan membersihkan puing-puing.
Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI adalah 6.000 personel kali tiga hari kerja kali Rp288.000 atau Rp5,18 miliar. “Dananya dari APBD DKI 2016. Saya tak ngerti detailnya,” jelasnya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk. diduga membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, sebesar Rp6 miliar.
Dana tersebut disebut-sebut untuk membiayai operasional 6.000 personel dalam tiga hari penggusuran. Uang tersebut diduga merupakan kontribusi tambahan yang diminta oleh Pemprov DKI untuk beberapa proyek, termasuk reklamasi Pulau G.
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal dugaan pembocoran BAP itu. Ruhut tidak yakin penyidik KPK mau membocorkan BAP ke publik.
“Saya tidak yakin penyidik mau bocorin [BAP]. Itu hanya akal-akalan teman-teman oknum wartawan juga. Tujuannya kan jelas supaya Ahok terus terpojok,” katanya.
Ruhut menegaskan informasi yang tak jelas tak perlu diperbesar karena tujuannya cukup jelas yakni hanya untuk memojokkan Ahok jelang Pilkada.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
