PENEMBAKAN POLISI : IPW Jateng : Ini Tindak Kriminal Biasa

Ilustrasi Menembak (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO – Indonesia Police Watch (IPW) Jateng menilai, kasus penembakan terhadap aparat kepolisian, menunjukkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), mengalami dekadensi atau kemerosotan.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Meski demikian koordinator IPW Jateng, Untung Budiarso kepada SOLOPOS FM dalam sesi Dinamika 103, Senin (19/8/2013) meyakini, penembakan terhadap aparat, bukan aksi teroris, melainkan tindak kriminal biasa.

“Saya melihat ini bukan mengarah ke teroris, tapi tindak kriminal biasa yang dilakukan oleh kelompok yang berpengalaman. Tindak kriminal ini bisa saja masuk pada kriminal ekonomi, politik atau lainnya.”

Untuk mengantisipasi agar tidak terulang, menurut Untung, setidaknya ada dua hal yang harus segera dilakukan. Pertama, harus ada Renstra baru dalam kegiatan patroli polisi, kedua fungsi intelijen harus diperkuat untuk memetakan daerah rawan.

Namun diungkap Untung, kendalanya adalah minimnya jumlah personel intelijen khususnya di wilayah Jateng yang hanya 2400 personel. Padahal idealnya jumlah personel intelijen  lebih dari 5000 personel. Sementara itu, ketika ditanya soal adanya misi khusus atas rentetan penyerangan itu, menurut Untung, hal ini berkaitan dengan citra polisi di masyarakat selama ini yang cenderung negatif.

“Ketika polisi sedang berbenah dan mereformasi, masih ada oknum kepolisian yang belum sejalan dengan langkah itu. Kita tahu banyak oknum polisi yang terlibat kasus Narkoba, pemerasan dan perkelahian”, tandas Untung.

Lebih lanjut Untung menampik, penyerangan terhadap polisi, terkait dengan pergantian Kapolri.  Sementara sejumlah warga berkomentar beragam menanggapi kasus ini. Warga di Karanganyar, Bas, menilaipenembakan terhadap aparat penegak hukum adalah momen kemunduran mental bangsa Indonesia. Warga lain di Sukoharjo, Heri, mengimbau untuk menggalakkan lagi Siskamling di tiap-tiap RT agar keamanan bisa diminimalisir. Sedangkan warga Salatiga, Andi, justru berpendapat kasus ini hanya untuk menutupi kasus SKK Migas.