Pencopotan Sri Mulyani hak prerogatif Presiden

Jakarta–Isu pergantian Menkeu Sri Mulyani ditanggapi beragam oleh anggota Pansus Angket Century. Anggota FPDIP Ganjar Pranowo menilai pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi siapa pun.

“Kalau dia (Sri Mulyani) mau dicopot, itu hak prerogatif presiden. Bagi PDIP itu bukan urusan kami,” kata Ganjar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1).

Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar

Hal yang sama juga disampaikan anggota Pansus Angket Century dari Partai Hanura, Akbar Faizal. Menurutnya, kalau pun Sri Mulyani diganti, tidak akan menggangu kinerja pansus untuk mengungkap kasus ini secara total dan utuh.

“Saya tidak tahu pertimbangan Presiden apa. Yang pasti, pansus akan tetap berlanjut (memeriksa Sri Mulyani),” tegas Akbar.

Menurut politisi yang mantan wartawan ini, ganti-mengganti menteri sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan presiden. Karena itu dia tidak mau ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kepada SBY.

“Saya tidak tahu (pergantian Sri Mulyani). Itu hak dan kewenangan Pak Presiden SBY,” pungkasnya.

Seperti dilansir The Jakarta Post, Senin (18/1), seorang petinggi Golkar yang dekat dengan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie mengatakan pada Minggu (17/1) kemarin, Presiden SBY telah bersepakat dengan Ical untuk mencopot Menkeu Sri Mulyani.

dtc/isw