PENCATUTAN NAMA JOKOWI : Kapolri Siap Bantu Hadirkan Riza Chalid

Pencatutan nama Jokowi, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan siap membantu MKD menghadirkan Riza Chalid jika diminta.

Solopos.com, SOLO–Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memanggil paksa pengusaha Riza Chalid terkait kasus Ketua DPRD Setya Novanto. Polri siap membantu jika ada permintaan menghadirkan Riza Chalid.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

“Kalau diminta untuk menghadirkan secara paksa Polri siap membantu karena itu amanat undang-undang. Namun sampai saat ini belum ada permintaan untuk menghadirkan secara paksa Riza Chalid,” jelas Kapolri Jenderal Badrodin Haiti seusai silaturahmi ke ibunda Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sudjiatmi Notomiharjo di Jl. Pleret Raya, Sumber, Solo, Sabtu (5/12/2015).

Upaya pemanggilan paksa baru akan dilakukan oleh MKD jika Riza Chalid hingga pemanggilan ketiga tidak hadir. Saat pemanggilan pertama, Riza tidak hadir karena masih berada di luar negeri.

Apabila melihat tayangan-tayangan di televisi termasuk pemutaran rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dan Riza Chalid saat bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsoedin, apakah sudah bisa menjadi bukti, Kapolri menyatakan hal itu saat ini sudah dilakukan penyelidikan oleh Jaksa Agung.

“Ya itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Jaksa Agung, sehingga nanti biar diselesaikan oleh MKD dan Jaksa Agung bisa melakukan penyelidikan, nanti baru bisa kita tentukan,” terang Kapolri.

Polri menurut Kapolri menunggu apakah nantinya ada tindak pidana umumnya atau tidak. Karena penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan Kejaksaan Agung itu bisa dilihat tindak pidananya apa. Apakah tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum.

“Kalau tindak pidana korupsi maka ditangani Kejaksaan Agung, jika tindak pidana umum Polri bisa menangani,” tegasnya.

Sementara mengenai pengamanan Pilkada serentak, Kapolri mengatakan, Polri sudah menyiapkan personel. Termasuk untuk wilayah-wilayah yang dinilai rawan akan terjadinya konflik selama Pilkada berlangsung.