Penataan Kampung Jakarta Butuh Rp50 Miliar Setiap Kampung

Ilustrasi (Foto: JIBI/SOLOPOS/Antara)

JAKARTA–Pemprov DKI menyebutkan perencanaan penataan 100 kampung yang digagas untuk program tahun depan, membutuhkan dana sekitar Rp30 miliar-50 miliar untuk setiap kampungnya.

Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyebutkan beberapa titik yang disasar untuk dijadikan kawasan dengan sistem pengembangan kampung yang mengandalkan kekuatan lokal.

Penataan yang akan dilakukan misalnya kampung herbal yang akan dibangun di Rawajati, Jakarta Selatan. Kemudian kampung protein di Tegal Parang.

“Sebab dilokasi tersebut banyak terdapat industri yang bergerak pada pembuatan tahu dan tempe. Maka akan dikembangkan seluruhnya secara total, mengembangkan infrastrukturnya, drainasenya, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), juga ruang terbuka hijaunya,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/11).

Tema penataan kampung lainnya yakni kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shoping di Poncol, dan kampung kampus di Toman.

Kemudian kampung backpaker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan kampung CBD di Tanah Abang.
Satu kampung lainnya yaitu kampung kontainer yang direncakan akan dibangun di Koja, Jakarta Utara, kata Jokowi, akan dibatalkan. Setelah dikaji, ternyata  akan berbahaya karena lokasinya berada di bawah jembatan.

Dalam lima tahun ke depan, ujarnya, ada 360 titik kawasan yang disiapkan dalam penataan kampung di Ibu Kota. Tahun depan, pemprov mengaku sudah mengajukan penataan pada 100 titik.

“Pilihan-pilihan tempat yang disebutkan tadi karena merupakan tempat yang  kumuh. Selain itu konsolidasi lahannya sudah clean, sementara yang lain masih sengketa. Kalau lahannya milik negara, akan lebih mudah,” paparnya.

Adapun sistem pendanaan akan dilakukan melalui sistem hibah yang seluruhnya akan menggunakan APBD DKI. Jokowi meyakini penataan kampung tersebut bisa dilakukan dalam waktu satu tahun.

Keterlibatan pihak luar, jelas Jokowi, akan diperlukan untuk penataan kampung yang khususnya termasuk dalam jenis kampung yang akan dibangun secara vertikal.

Tidak semuanya berbentuk rumah susun, sambungnya, pembangunan akan disesuaikan dengan karakter utama di setiap kawasan. “Misalnya di Setu Babakan (Jakarta Selatan) yang khusus untuk kampung Betawi, tidak akan dibangun rusun di situ.”

Jokowi memaparkan dalam setiap kampung nantinya diperkirakan akan mencakup satu sampai dua rukun warga, dan diperkirakan akan melibatkan sekitar 200-400 kepala keluarga.

Proses pembangunan, katanya, akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk turut mengevaluasi desain yang sudah disiapkan pemprov.

Yayat Supriatna, Pengamat Perkotaan dari Universitas Indonesia, menilai program tersebut akan menghadapi dua tantangan utama dalam pelaksanaannya. Pertama adalah keberadaan tanah, lalu fungsi tata ruang yang harus jelas.

“Harus dipastikan setiap bangunan yang dibangun jelas peruntukannya sesuai dengan tata ruang yang ada. Misalnya, pemukiman itu tidak boleh dibangun di samping sungai, atau daerah rawan bencana,” kata Yayat.

Oleh sebab itu, imbuhnya, harus dipastikan uji kelayakan dari pengembangan setiap kampung tersebut. Perlu dilakukan survei, penelitian, dan kajian yang memadai.

Menurut dia, penataan kampung dengan mengaitkan keberadaan fungsi utama setiap lokasi akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian lokal.

Keberadaan kampung akan menjadi sangat produktif, sehingga dapat mendorong partisipasi langsung dari masyarakat setempat.

“Kekumuhan yang ada saat ini disebabkan karena tidak adanya perekonomian yang kuat. Masing-masing kampung tersebut akan menciptakan komunitas yang produktif untuk menata kampung secara mandiri ke depannya,” jelasnya.