PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA : JK: PHK Bukan Dampak Kondisi Ekonomi Nasional

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini marak terjadi dinilai bukan dampak kondisi ekonomi nasional.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh yang marak terjadi disebabkan kondisi ekonomi nasional yang buruk, melainkan karena melesunya kinerja masing-masing perusahaan dalam cakupan mikro.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini pangsa pasar dan ekonomi makro nasional masih cukup baik untuk menjadi lokasi sasaran investasi langsung. Maraknya fenomena pengalihan pabrik dan PHK yang dinilai sebagai bagian dari aksi korporasi, bukan dampak pelemahan ekonomi makro.

“Jadi semua itu aksi korporasi, bukan karena ekonomi umum. Pasar kita masih cukup bagus untuk hal-hal tertentu,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan sejumlah induk perusahaan asing mengalami persoalan inefisiensi kinerja, beberapa di antaranya mengalihkan kepemilikan. Sebagai solusi, lanjutnya, pengusaha memilih menggabungkan lokasi produksi.

Ada pula perusahaan yang menutup kantor distribusi di Indonesia karena mengalami pelemahan permintaan yang dipengaruhi melesunya industri minyak dan gas (Migas), serta mineral pertambangan.

Kendati demikian, Kalla mengklaim sejumlah perusahaan asal Jepang seperti Toyota, Honda, dan Daihatsu mengalami penaikan volume produksi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai tindakan PHK yang kembali mencuat dinilai sebagai sebuah gegagalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan antisipasi dini.

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati berpendapat Kementerian Ketenagakerjaan selaku pihak yang paling bertanggung jawab seharusnya melakukan koordinasi sejak dini dengan pihak terkait sehingga PHK bisa diminimalisasi.