Solopos.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti tingginya transaksi keuangan partai politik saat Pemilu. PPATK menduga banyak parpol yang bertransaksi tidak secara tunai.
“Kita lihat rekening parpol tidak banyak, tapi aktivitas fungsionalnya Masya Allah. Dari mana bisa sewa pesawat?,” kata ketua PPATK, M Yusuf, dalam Diskusi Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (8/12/2013).
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Menurutnya, untuk mencegah politik uang dalam Pemilu diperlu terobosan. PPATK sudah berbicara dengan Menkeu dan Gubernur BI yang salah satunya membahas perlunya pembatasan transaksi. “Saya melihat kita perlu obat untuk [money politic] ini. Obatnya itu perlu ada regulasi pembatasan transaksi tunai saya sudah sampaikan ke Menkeu, Gubernur BI,” ujarnya.
Ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga punya terobosan untuk mengantisipasi politik uang yang sangat masif dan membudaya tiap kali Pemilu. “Penyelenggara Pemilu harusnya pro aktif kasih rekening [parpol] ke PPATK,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
