PEMILIHAN PIMPINAN MPR : "Jangan Atur-Atur Keputusan DPD!"

Solopos.com, JAKARTA — Koalisi Merah Putih menginginkan ada dua nama calon pimpinan MPR dari DPD. Padahal, sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR menghendaki DPD mengerucutkan satu nama untuk diajukan sebagai pimpinan MPR. Ada apa?

“Mungkin karena mereka menganggap saya sudah dimasukkan dalam paket yang diajukan pendukung Jokowi JK, mereka ingin mengajukan paket baru. Padahal kan paket ini sudah mewakili fraksi-fraksi. Kita [DPD] sudah bulat dengan pleno DPD untuk menetapkan satu orang yang diajukan. Jadi jangan diatur-atur keputusan DPD!” kata anggota DPD yang diajukan dalam paket calon pimpinan MPR, Oesman Sapta Odang, saat diwawancarai Metro TV, Selasa (7/10/2014) siang.

Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia

Sebelumnya, Oesman Sapta Odang dikenal sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan berseberangan dengan tokoh HKTI lainnya yang juga mantan capres, Prabowo Subianto. Saat pengajuan nama calon pimpinan MPR, Oesman Sapta muncul untuk diajukan semua paket calon pimpinan MPR. Pria asal Kalimantan Barat itu pun menolak jika hasil kesepakatan DPD itu ditolak anggota Koalisi Merah Putih.

“Itu urusan dia, ini dasar mekanismenya kan UU MD3. Kita ingin damai-damai saja, jangan melanggar UU. Mau atau tidak mau, itu urusan dia. Ini tidak bisa diintervensi,” ujarnya.

Dia memastikan DPD tidak ingin condong ke salah satu koalisi. DPD pun enggan melakukan lobi tentang tentang keputusan ini karena DPD sudah melakukan musyawarah dan voting. “Biar dua kelompok itu saja yang melakukan [lobi]. Kami tidak berpikir di kiri kanan, kami fokus pada kepentingan DPD.”

Pengamat politik dari Pol Tracking, Hanta Yudha, mengingatkan agar semua pihak di DPR menghormati keputusan DPD dalam mengajukan satu nama. Pasalnya, upaya yang dilakukan oleh DPD untuk memilih satu nama juga melalui proses yang tidak mudah.

“DPD sudah melakukan voting, yang menghasilkan nama Oesman Sapta. DPR seharusnya tidak melakukan intervensi yang terlalu jauh ke DPD karena mereka terikat konsensus mereka sendiri,” katanya.