Solopos.com, JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) semakin menunjukkan keperkasaan dalam menguasai Senayan ketika memenangkan voting pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi-JK.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Pengamat Politik Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan pertarungan keras antara KMP dengan koalisi pendukung Jokowi-JK sudah terlihat ketika pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan menjadi relasi keseharian pemerintah.
Adapun MPR sekedar simbolisasi sehingga efeknya tidak terlalu besar terhadap eksekutif. Namun, menurut dia, gelagat KMP sebagai lawan Koalisi Indonesia Hebat sangat kentara ingin mengupayakan sapu bersih meraup posisi pimpinan DPR, MPR hingga alat kelengkapan.
“Upaya sapu bersih pimpinan DPR, MPR dan pimpinan alkap terlihat ada perlawanan yang disengaja. Upaya boikot politik ini akan mengganggu pemerintah,” katanya Rabu (8/10/2014).
Kekuatan minoritas pemenang pemilu di parlemen juga dialami oleh negara lain dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun apa yang terjadi di Indonesia kondisinya “mengerikan” yakni hak anggota DPR dikooptasi suaranya harus sama dengan fraksi.
Sedangkan suara fraksi dipaksa sama dengan partai koalisi yang berujung sanksi kalau beda sehingga tidak ada argumen politik dari masing-masing wakil rakyat. Politik seperti ini, lanjut dia, tidak rasional karena cenderung asal beda dengan koalisi pemenang pemilu.
“Anggota DPR terbelenggu bekerja sesuai aspirasi partai, bukan aspirasi konstituen,” jelas Yunarto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
