Pemerintahan SBY kian tak jelas arahnya

Yogyakarta–100 Hari pemerintahan SBY-Boediono hanya disibukkan untuk memadamkan bola api liar Centurygate. Akibatnya, pemerintahan SBY tidak cukup menunjukkan arah dan strategi baru dalam menjalankan agenda-agenda ekonomi sesuai amanat konstitusi.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute Dr. Fahmi Radhi, MBA dalam “Evaluasi Mubyarto Institute terhadap Program 100 KIB II”, di kantor Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM, Bulaksumur, Sabtu (30/1).

Promosi Waspada Penipuan Online, Simak Tips Aman Bertransaksi Perbankan saat Lebaran

“Semua sibuk mulai dari presiden, wapres, Plt Gubernur Bank Indonesia, Menkeu hingga menteri-menteri dari parpol berusaha kuat untuk memadamkan bola api liar agar tidak mengarah pemakzulan,” kata Fahmi.

Akibatnya lanjut Fahmi, pemerintahan itu seakan sudah tak punya lagi energi yang tersisa untuk menjalankan program-programnya terutama ekonomi kerakyatan. Sebaliknya pemerintahan SBY-Boediono justru dinilai tetap berusaha mengukuhkan sistem ekonomi neo-liberal yang telah dijalankan selama ini.

Menurut dia, klaim-klaim dari para menteri mengenai pencapaian program 100 hari sudah hampir 100 persen itu juga diragukan validitasnya. Selain itu itu tidak ada parameter terukur secara pasti yang dijadikan pijakan bagi publik untuk menakar keberhasilan program 100 hari itu.

Dia mengatakan angka-angka dan klaim-klaim yang disampaikan para menteri itu menunjukkan anomali atau keganjilan dan banyak bertolak belakang dengan realitas.

“Ini seperti fatamorgana untuk kepentingan pencitraan semata yang cenderung mengarah pada kebohongan publik sehingga ini menjadi pemicu mahasiswa dan jaringan LSM berdemontrasi besar-besaran kemarin,” ungkap staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu.

Fahmi mengatakan dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono belum terlihat gebrakan nyata dan program hari yang dapat dijadikan pijakan bagi peningkatan kesejahterraan rakyat untuk lima tahun ke depan. Program 100 hari yang dicanangkan hanya semakin memperkokoh sistem ekonomi neo liberal yang akan diterapkan secara istiqomah selama lima tahun mendatang.

“Tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintahan SBY-Boediono akan melakukan perubahan orientasi arah dan strategi pembangunan yang lebih berpihak kepada rakayat,” ungkap dia.

Meski tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan rakyat katanya, pemerintahan SBY-Boediono malahan justru menunjukkan ketidakpekaannya terhadap kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan hidup dan kemiskinan.

“Ketidakpekaan tersebut dipertontonkan dengan rencana pemeritah untuk menaikkan gaji dan pembelian mobil dinas seharga Rp 1,3 miliar bagi pejabat negara, serta rencana pembelian pesawat kepresidenan,” pungkas dia.

dtc/isw