Pemerintah dinilai makin jauh dari konstitusi

Jakarta–Partai Bulan Bintang (PBB) menilai banyak kebijakan pemerintah SBY-Boediono yang telah keluar dari amanat UUD 45. Kebijakan ekonomi dinilai sudah semakin liberal.

“Sekarang kita sudah jauh dari harapan dan cita-cita konstitusi. Saya melihat kehidupan berbangsa dan bernegara sudah masuk dalam alam liberalisme,” kata Ketua Umum DPP PBB MS Kaban dalam pidato rekfleksi Kemerdekaan ke-65 RI dan buka puasa bersama di kantor DPP PBB, Jl Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/8).

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Kaban mengatakan, kebijakan ekonomi pemerintah hanya menambah angka kemiskinan dan jatuhnya perekonomian bangsa. Bahkan, angka kemiskinan dinilai jauh lebih besar dari kisaran 30 juta orang versi BPS

“Sebenarnya angka penduduk miskin kita jauh lebih dari data BPS,” ujarnya.

Sementara Sekjen DPP PBB Wibowo meminta kepada pemerintah untuk membebaskan bangsa ini dari praktek kemitraan global yang tidak adil dan hanya membuat bangsa ini tidak mandiri.

“Bebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan yang disparitatif,” ujarnya dalam membacakan 10 tuntutan pembebasan rakyat Indonesia.

Adanya kenaikan harga apalagi menjelang hari raya Lebaran hanya menambah beban rakyat miskin.

“Kita menuntut untuk dibebaskan beban kenaikan harga, pendidikan, dan kesehatan. Kita juga menuntut pemerintah untuk membebaskan eksploitasi asing dari sumber daya alam kita,” jelasnya.

Selain itu PBB juga meminta untuk dibebaskannya politik Indonesia dari praktik pencitraan, kartelisasi, transaksional kekuasaan yang menghasilkan korupsi berkelanjutan. Sedangkan terkait teorisme, PBB juga kembali menegaskan, sangat menolak setiap aksi gerakan terorisme di Indonesia.

“Tapi kita mengecam proses penangkapan para pelaku, khususnya Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang tidak dengan nilai kesopanan dan menghormati keulamaan Abu Bakar Ba’asyir. Di era Orde Baru saja masih menghormati ulama, kenapa di era reformasi, Densus tak menghormati etika dan ulama? Ini yang menyebabkan ketersinggungan para ulama walau tak diungkapkan,” tegas Kaban menambahkan.

dtc/nad