Pemerintah diminta tak naikkan suku bunga kredit

Solo (Espos)--Kalangan perbankan diminta tidak menaikkan suku bunga kredit menyusul kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) alias  BI rate sebesar 25 basis poin, menjadi 6,75%.

Pasalnya kenaikan suku bunga kredit dipastikan akan menyulitkan debitur atau peminjam yang, di Soloraya, didominasi kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kenaikan suku bunga kredit besar kemungkinan akan mengoreksi nilai nonperforming loan (NPL) yang cenderung membaik dalam setahun terakhir.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Pengamat ekonomi dari UNS Solo, Malik Cahyadian mengatakan sikap reaktif perbankan menyikapi kenaikan BI rate dengan menaikkan suku bunga kredit akan menyulitkan peminjam dan akhirnya menyebabkan kenaikan NPL. Malik menilai lebih baik perbankan memilih menekan profit, daripada mempengaruhi kinerja perbankan sendiri.

“Saya rasa bank jangan buru-buru menaikkan suku bunga kredit. Karena imbasnya justru buruk. Kalau kenaikan suku bunga dilakukan saat ini, di tengah komoditas pangan dan BBM yang cenderung tinggi, NPL dengan mudah akan terkoreksi. Orientasi pada profit harus ditekan dulu,” jelas Malik, saat dijumpai wartawan, di UNS Solo, Senin (7/2).

Meski memandang kenaikan BI rate hingga dilevel 6,75% masih dalam kisaran aman, lantaran tak setinggi kondisi empat tahun silam, yang mencapai 8%-9%, Malik melihat pemerintah perlu segera mengambil sikap atas tingginya inflasi. Jika merujuk kondisi devisa negara saat ini, dia menilai tingginya inflasi yang diimbangi kenaikan BI rate masih bisa diterima. Namun, ekspektasi masyarakat bahwa harga barang kebutuhan pokok bakal terus naik menjadi kendala tersendiri. Terkait hal itu, Malik memandang pemerintah perlu bersikap, yakni dengan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dan turun ke lapangan, baik itu ke lantai bursa maupun pusat perdagangan, untuk memberi “jaminan” bahwa harga barang terkendali.

tsa