Pemerintah dan DPR sepakat kuota BBM bersubsidi

Jakarta--Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sepakat untuk menaikkan kuota BBM bersubsidi dari 36,773 juta kiloliter (KL) menjadi 38,591 juta KL dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2011.

Kuota BBM bersubsidi tersebut terdiri premium  plus bio premium 23,190 juta KL, minyak tanah 2,315 juta KL, serta solar plus bio solar 13,084 juta KL.

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

“Kami usulkan kuota BBM subsidi pada tahun depan sebesar 38,591 juta KL,” ujar Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

Darwin menjelaskan usulan kuota BBM bersubsidi sebesar 38,591 juta KL tersebut dengan argumentasi  peningkatan pengawasan melalui MoU dengan kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengendalian konsumsi harian di lembaga penyalur Pertamina.

“Serta dengan menyelesaikan revisi kepres secara ketat,” jelasnya.

Setelah sempat berlangsung alot, akhirnya usulan dari pemerintah tersebut disetujui oleh seluruh fraksi.

“Kita sepakat dengan apa yang disampaikan pemerintah yaitu 38,591 juta kiloliter,”ujar Ketua Komisi VII DPR, Teuku Rifky Harsya.

Seperti diketahui, dalam nota keuangan 2011, pemerintah mengusulkan agar kouta BBM bersubsidi dipatok pada level 36,77 juta KL. Kuota BBM bersubsidi tersebut terdiri dari premium 22,960 juta KL, minyak tanah 2 juta KL, dan solar 11,813 juta KL.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menyatakan peningkatan kebutuhan BBM subsidi terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk sekitar 1,3%.

Selain itu, peningkatan kebutuhan BBM juga dipengaruhi oleh pertumbuhan produk domestik bruto (gross domestik bruto/GDP) dan kendaraan bermotor.

Ia mencatat pengaruh GDP terhadap kebutuhan premium berkolerasi 99,9 persen, dan pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap kebutuhan premium berkolerasi 93,9 persen.

“Sementara, pengaruh GDP terhadap solar berkolerasi 95,5 persen, dan pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap kebutuhan solar berkolerasi 77,1 persen,” paparnya.

dtc/nad