Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah baru buka data orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP sebulan setelah kasus pertama Covid-19. Kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia dirilis pemerintah pada 2 Maret lalu.
Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dr Syahrizal Syarif menilai langkah pemerintah tersebut terlambat. Karena itu, langkah tersebut kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan
Pakar UI: Staf Khusus Presiden Digaji Negara, Paling Tidak Mikir Covid-19 Lah!
Syahrizal menjelaskan, langkah pemerintah membuka data pasien ODP dan PDP Covid-19 sebenarnya tidak dibutuhkan jika Indonesia menerapkan lockdown. Sebab, masyarakat akan diminta untuk tidak meninggalkan rumah sama sekali.
Namun, kondisi berbeda ketika Indonesia memutuskan untuk menerapkan social distancing. Masyarakat yang berkepentingan tetap boleh ke luar rumah meskipun diminta untuk tidak melakukan kerumunan massa.
Jenazah Perawat di Ungaran Ditolak Warga, Anaknya Trauma & Stres
Dalam penerapan social distancing itulah pemerintah meminta partisipasi masyarakat dengan arti kata lain harus ada rasa percaya dari kedua belah pihak. Namun kenyataannya, pemerintah pusat tidak transparan soal data Covid-19, bahkan enggan buka-bukaan data ODP dan PDP.
"Nah syarat saling percaya pemerintah bersikap transparan, terbuka. Nah ini kan pemerintah dari awal enggak terbuka bagaimana kita bisa percaya, jadi sebagian orang enggak percaya," kaya Syahrizal saat dihubungi Suara.com, Rabu (15/4/2020).
200 Perusahaan Jakarta Diizinkan Kemenperin Beroperasi, Buat Apa PSBB?
Masyarakat Tak Percaya Bahaya Covid-19
Akibat pemerintah yang tidak mau membuka data sebenarnya, banyak masyarakat di daerah yang tak percaya Covid-19 berbahaya. Meski demikian, Syahrizal pun menganggap terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali diumumkan.
Sebelumnya, pemerintah membuka data jumlah PDP dan ODP Covid-19 di Indonesia. PDP mencapai 10.482 orang sedangkan ODP berjumlah 139.137 orang.
Target 10.000 Tes PCR Virus Corona Per Hari, 78 Laboratorium Diaktifkan
Data itu dibuka oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta, Selasa (14/4/2020). Data ini dibuka atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Pasien dalam pengawasan 10.482 PDP. Termasuk kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang," katanya.
Tambah Lagi! RSUD Dr Moewardi Solo Rawat 9 Pasien Positif Corona
Selama ini, pemerintah pusat hanya merilis jumlah pasien yang sudah positif virus corona dari rumah sakit se-Indonesia. Dalam pengumuman hariannya, Yuri sebagai wakil pemerintah hanya menyebut data pasien positif dan tidak pernah membuka data ODP dan PDP Covid-19. Justru pemerintah daerah yang berinisiatif membuka data PDP dan ODP dari daerah masing-masing.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
