SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md. menegaskan Indonesia menyampaikan pidato pada acara Halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan silaturahmi tokoh bangsa di Jakarta, Sabtu (13/5/2023). (Antara)
Solopos.com, INDRAMAYU — Pemerintah memutuskan memberi sanksi administrasi kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang alias Abu Toto.
Aparat kepolisian juga akan memproses hukum Panji Gumilang jika ditemukan unsur pidana dalam kontroversinya selama ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. mengatakan akan ada tiga tindakan dalam penanganan polemik kegiatan Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Tiga tindakan itu merupakan hasil yang dicapai setelah dirinya menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Tiga tindakan itu merupakan hasil yang dicapai setelah dirinya menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan,” kata Mahfud Md. di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Sabtu.
Mahfud tidak menjelaskan soal apa saja dugaan tindak pidananya, namun mengatakan penanganan dugaan tindak pidana di Al-Zaytun akan diserahkan kepada kepolisian.
Sedangkan tindakan ketiga yang akan diambil adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan terhadap polemik Al-Zaytun.
Dalam hal ini Kemenkopolhukam akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tindakan yang ketiga ini menjadi tugas Kang Emil (Ridwan Kamil) sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI, dan sebagainya di Jawa Barat, yaitu menjaga suasana kondusif, ketertiban sosial, dan keamanan,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rapat terbatas dengan Mahfud untuk memberikan laporan dan rekomendasi.
Menurut Ridwan Kamil, tim Investigasi yang dibentuknya telah melakukan wawancara langsung kepada Panji Gumilang serta menggali data.
“Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat,” ujarnya.
Dia mengatakan Menkopolhukam dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh timnya.
Meski tidak menjelaskan secara detail soal bagaimana penanganan polemik tersebut, Kang Emil memberi petunjuk bahwa penanganan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Insyaallah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum administrasi dan sumber daya manusia anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi terbaik terhadap situasi,” kata Ridwan Kamil.