Jakarta – Wibawa pemerintah terkait pemberantasan korupsi sedang diuji. Pemberian remisi dan grasi kepada koruptor dinilai akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat luar negeri.
“Kepercayaan masyarakat luar negeri bakal turun. Trust (kepercayaan) kepada pemerintah dalam memerangi korupsi pasti berpengaruh,” kata pengamat politik UI Iberamsjah saat berbincang dengan detikcom, Selasa (24/8) malam.
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Menurut Iberamsjah, sikap pemerintah yang mengampuni koruptor bisa menjadi titik balik pemberantasan korupsi. Pemerintah telah mengorbankan perjuangan KPK yang selama ini yang telah bersusah payah menyeret banyak koruptor ke meja hijau.
“KPK itu enggak gampang nangkap, nyidik dan bawa orang ke pengadilan. Butuh waktu, strategi, akal agar bisa menjerat koruptor. Ini malah gampang saja diampuni. Kasihan sama KPK,” ucapnya.
Iberamsjah juga menyayangkan sejumlah tokoh Partai Demokrat (PD) yang membela besan SBY, Aulia Pohan bukan seorang koruptor. Menurut Iberamsjah, Aulia telah dipidana dan menjalani hukuman.
“Jelas-jelas dia koruptor, ini kok malah dibilang bukan? Jangan dibalik-balik dong. Di luar koruptor itu dihukum mati, ini malah dibebasin,” tuturnya.
Remisi dan grasi adalah keputusan politik. Sementara, tindakan penyelidikan dan pengadilan adalah sebuah mekanisme hukum.
“Jangan sampai keputusan politik mendegradasi keputusan hukum,” pungkasnya.
dtc/tya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
