Pemekaran Wilayah Papua dan Potensi Prakondisi Pelanggaran HAM Serius

Ichwan Prasetyo ,

Ichwan Prasetyo

Minggu, 17 Juli 2022 - 18:30 WIB

SOLOPOS.COM - Perempuan warga Kampung Enggros mencari kayu bakau kering untuk bahan bakar di Hutan Bakau Perempuan, Teluk Youtefa, Jayapura, Papua, Selasa (21/6/2022). Hutan seluas delapan hektare yang hanya boleh dimasuki kaum perempuan menurut adat istiadat setempat tersebut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat dan habitat bagi beragam fauna. (Antara/Gusti Tanati)

Solopos.com, JAKARTA – Belum ada jaminan potensi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua bisa dihentikan setelah pengesahan tiga provinsi baru. Rapat paripurna ke-6 DPR masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 pada Kamis 30 Juni 2022 mengesahkan tiga undang-undang pemekaran Provinsi Papua.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai pemekaran Provinsi Papua dilakukan secara tergesa-gesa, menihilkan partisipasi bermakna, eksklusif, tidak transparan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan yang matang.